Survei Indikator: Kejagung Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Indikator mencatat Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

Berdasarkan survei pada 10-15 Oktober 2024, Kejagung berada di urutan ketiga setelah institusi presiden dan TNI. Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75 persen, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

"Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96 persen), disusul institusi presiden sekitar 86 persen, kemudian Kejaksaan Agung 75 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu (27/10/2024) seperti dilansir Antara.

Di bawah Kejagung, pengadilan memiliki tingkat kepercayaan publik sekitar 73 persen, Polri 69 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 68 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Menurut dia, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu," kata Maurarar yang juga hadir secara daring mengikuti rilis survei tersebut.

Adapun dalam survei tersebut, jumlah sampel sebanyak 1200 orang dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei nasional terbaru yang menunjukkan bahwa 77,6 persen responden mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebesar 86,5 persen responden mengetahui tentang program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, hal tersebut muncul karena sosialisasi program itu sangat kuat.

"Sangat tinggi sekali yang setuju, 77 persen. Tapi ini sedikit lebih rendah dari public confident Pak Prabowo sebesar 85 persen," kata Burhanuddin saat merilis survei itu secara daring yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Program Makan Bergizi Gratis pun masuk ke dalam urutan pertama dalam misi pemerintahan Prabowo-Gibran pada "Program Hasil Terbaik Cepat". Program itu diusung untuk menangani masalah tengkes atau stunting demi tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.

Dia mengatakan tingginya dukungan tersebut justru berpotensi bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Prabowo jika tidak sukses mengeksekusi program tersebut.

Namun jika Prabowo mampu menunjukkan dan meyakinkan kepada publik bahwa program Makan Bergizi Gratis itu bisa berjalan meskipun tidak harus secara bersamaan, menurut dia, tingkat kepercayaan kepada Prabowo akan tetap bertahan.

Selain itu, dia mengatakan bahwa 65,6 persen responden juga mempercayai program Makan Bergizi Gratis akan memenuhi kecukupan gizi. Kemudian sebanyak 66,1 persen responden juga mempercayai program tersebut juga akan mampu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Lembaga survei Indikator merilis temuan survei nasional terbaru yang mencatat bahwa 85,3 persen responden yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto ke depannya bakal memimpin Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang.

Peneliti Utama Indikator, Prof Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei yang dilaksanakan pada 10-15 Oktober 2024 tersebut sebelum Prabowo dilantik tersebut, menunjukkan bahwa publik memiliki ekspektasi dan public confident yang tinggi kepada Presiden Ke-8 Republik Indonesia itu.

"Nah ini relatif mirip ya dengan survei Kompas, Kompas 84 persen kita 85 persen," kata Burhanuddin dalam pemaparan rilis secara daring yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Dia menilai bahwa tingginya ekspektasi terhadap Prabowo itu merupakan fenomena bulan madu publik terhadap Presiden yang baru. Dengan begitu, dia menilai bahwa Prabowo memiliki modal legitimasi politik yang cukup besar.

Namun, dia juga menilai bahwa keyakinan tinggi dari publik tersebut bagaikan pisau bermata dua terhadap Prabowo. Jika Prabowo gagal memenuhi harapan publik, maka tingkat kekecewaan yang muncul pun akan juga besar.

Selain itu, menurut dia, tingginya ekspektasi publik terhadap Prabowo diakibatkan adanya koalisi antara basis pendukung Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan pendukung Prabowo.

Pasalnya ketika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden pada 2014 dan 2019, dia mengatakan ekspektasi publik terhadap Joko Widodo masih bersifat partisan. Sehingga tingkat ekspektasi publik pun lebih rendah, berada di kisaran 60 persen.

"Sekarang itu agak berbeda, karena pak Prabowo terpilih salah satunya dengan coat tail effect-nya pak Jokowi, maka ketika Prabowo terpilih sebagai Presiden, apalagi didampingi anaknya pak Jokowi, pendukung Jokowi juga confident dengan Prabowo," katanya.