Mendes Yandri Beber Kronologi Dalil MK yang Kaitkannya dengan Kemenangan Sang Istri di Pilbup Serang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengklarifikasi semua dalil Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengaitkan keterlibatan dirinya dengan Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. 

Diketahui dalam putusan perkara tersebut, kemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada pemilihan bupati di Kabupaten Serang dianulir dan MK menyatakan untuk pemilihan suara ulang (PSU).

“Perlu saya sampaikan dalil yang disampaikan oleh MK, itu satu tentang saya hadir di Raker Apdesi Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024, saya pastikan tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024, jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa, saya diundang, ada bukti suratnya, dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Yandri saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Yandri menegaskan, dirinya diundang sebagai pihak narasumber tentang bagaimana Banten bebas korupsi. Sebab Banten selama ini belum maju akibat penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

“Jadi saya ulangi lagi, tanggal 3 Oktober 2024, saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR, karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024, jadi clear,” jelas dia.

“Itu saya bukan sebagai Menteri Desa saya sebagai pribadi anak bangsa waktu itu, tidak menjadi Wakil Ketua MPR lagi dan belum menjadi Menteri Desa,” imbuhnya tegas.

Yandri melanjutkan, hal kedua didalilkan oleh MK adalah acara haul dan hari santri di Pondok Pesantren miliknya yang sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu dari awal sampai akhir bahwa di acara tersebut tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun dirinya menyampaikan pernyataan untuk mengarah kepada kampanye. 

“Itu sudah kami sampaikan juga saksi fakta waktu di MK bahwa tidak ada kampanye apapun di acara hari santri dan haul orang tua kami itu, dan waktu itu Bawaslu langsung hadir dan peserta haul dan hari santri itu dari banyak provinsi, dari banyak kalangan dihadiri oleh anggota DPR RI ada tamu dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bengkulu dari Jakarta, dari Kabupaten Kota Banten yang lain dari Pandeglang, Kota Serang, intinya bukan hanya warga Kabupaten Serang ada Rektor hadir, ada PJ Wali Kota hadir ada Sekda hadir, jadi itu memang betul-betul murni,” ungkap Yandri 

Poin berikutnya, menurut Yandri yang dipersoalkan MK adalah kunjungan kerjanya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Dia memastikan, banyak saksi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa tidak ada pesan kampanye yang disuarakan.

“Alhamdulillah, saksi fakta mereka penggugat, yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, Kepala Desa yang mereka hadirkan, Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di dua tempat mereka sampaikan di depan Majelis Hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu,” beber Yandri. 

“Jadi itu dalil-dalil yang MK perlu saya luruskan. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sifatnya final dan mengikat tentu kita hormati,” imbuhnya menandasi.

Sebagai informasi, pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024, MK menilai ada temuan TSM sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU.

"Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Senin 24 Februari 2025.

Dengan putusan tersebut, pasangan Ratu-Najib belum dapat dinyatakan sebagai pemenang.

Diketahui, Ratu-Najib mendapat total suara 598.654 suara atau 66,36 persen sedangkan lawannya yakni Andika-Nanang memperoleh 254.494 suara atau 28,22 persen. 

Untuk dicatat, Ratu Rachmatuzakiyah adalah istri dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto.