Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian PMI/BP2MI) guna meningkatkan kompetensi pendidik maupun lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, kolaborasi di antara ketiga kementerian tersebut sebagai bagian dari upaya untuk merespon kebutuhan lulusan SMK yang berkualitas global.
Baca Juga
"Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi yang penting, yang diharapkan memberikan dampak besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya untuk merespon kebutuhan tenaga yang berkualitas global," ujar Dirjen Vokasi dan PKPLK Kemendikdasmen Tatang dalam kegiatan penandatanganan Naskah Kesepahaman (MoU) dan Kerja Sama Kemendikdasmen dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, melansir Antara, Selasa (26/3/2025).
Advertisement
Dia menjelaskan, kolaborasi tiga kementerian yaitu Kemendikdasmen, Kemenaker, dan Kementerian PMI/BP2MI menargetkan peningkatan kompetensi lulusan SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri.
"Ksepakatan tersebut mencakup pemetaan potensi calon pekerja, peningkatan kompetensi, standardisasi, dan pembinaan untuk memastikan kualitas lulusan," ucap Tatang.
Â
Adanya Permasalahan Serius
Pasalnya, Tatang menyebut, adanya permasalahan serius di sektor ketenagakerjaan Indonesia karena dari total 7,5 juta pengangguran di Indonesia dengan sekitar 3 juta orang merupakan lulusan SMA dan SMK, sementara 2,5 juta orang lainnya adalah lulusan SMP.
"Angka itu mengindikasikan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja," terang dia.
Sementara itu, data BP2MI menunjukkan terdapat sekitar 5,2 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, dengan 57,3 persen bekerja di sektor informal dan 70 persen diantaranya adalah perempuan dengan pendidikan rata-rata SD-SMP.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berencana memetakan potensi calon pekerja migran dari SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai kebutuhan pasar kerja global dan memfasilitasi penempatan serta pendampingan hingga mereka kembali ke Tanah Air.
Advertisement
