PCO Sebut Prabowo Sudah Siapkan 3 Gebrakan Besar Merespons Tarif Dagang AS

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global untuk bisa menjaga optimisme dan ketahanan ekonomi Indonesia.

Menurut dia, Presiden Prabowo bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis ini sejak hari pertama dilantik.

"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," kata Noudhy dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (4/4/2025).

Langkah pertama yang dimaksud adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.

Menurut Noudhy, langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.

Dia menjelaskan, Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti RegionalComprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama danPembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

"Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional," klaim Noudhy.

Langkah lainnya, lanjut Noudhy, di mana sumber daya Indonesia acap kali sering dieksor dalam bentuk bahan mentah, untuk meningkatkan nilai tambahnya, Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri.

Menurut dia, salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai USD 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi USD 34,3 miliarpada tahun 2022.

Selain itu, kata Noudhy, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia. BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

"Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan dayasaing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampumenciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasissumber daya alam yang berkelanjutan," tuturnya.

Gebrakan ketiga, masih kata Noudhy, adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

Selain itu, Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

"Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Noudhy.

"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," sambungnya.

Dengan gebrakan-gebrakan strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang stabil dan optimistis di kawasan Asia Tenggara dan global.