Indonesia Bakal Hitung Dampak Pengenaan Tarif Dagang AS ke Produk Ekspor Utama

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) resmi telah mengenakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. 

Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai 9 April 2025. Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. 

Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Susiwijono dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Kamis (3/4/2025).

Selain itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS.

"Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.

Pemerintah Telah Siapkan Strategi

Adapun sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. 

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Susi ini mengatakan sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

Bahkan Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu, penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs). 

"Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. 

Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan tarif sebagai cara untuk membantu pemerintah AS agar tidak terlalu bergantung pada pajak penghasilan sebagai bentuk pendapatan utama. Ia bahkan menuturkan, pendapatan tarif dapat menggantikan pajak penghasilan sepenuhnya.

Namun, sebagian besar ekonom sepakat tarif dibayar oleh negara yang impor barang, dan secara historis telah menyebabkan harga lebih tinggi bagi konsumen.

Eskalasi itu berisiko semakin mengasingkan AS dari musuh dan terlebih lagi dari sekutu utama yang telah lama menjadi mitra dagang.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita. Pekerjaan dan pabrik akan kembali berdatangan ke negara kita, dan Anda sudah melihatnya terjadi,” ujar dia.

Tarif universal 10 persen akan mulai berlaku pada 5 April, sedangkan tarif khusus akan mulai berlaku pada 9 April, yang menunjukkan mungkin ada lebih banyak ruang bagi negara-negara dengan tarif lebih tinggi dari 10 persen untuk negosiasi.

Negara-negara dengan tarif lebih tinggi adalah negara-negara yang memiliki apa yang disebut Trump sebagai hambatan nonmoneter dan hambatan moneter untuk berdagang selain tarif yang dikenakan pada barang-barang AS.

"Dengan pengumuman hari ini (Rabu waktu setempat-red), tarif AS akan mendekati level yang belum pernah terlihat sejak Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930 yang memicu perang dagang global dan memperdalam depresi besar,” ujar Cato Institute Trade Specialist Scott Lincicome.