PKS: di Dalam Koalisi Atau Tidak, Kami Siap Tanggung Risiko

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu keputusan Presiden SBY soal nasibnya di partai koalisi pendukung pemerintah. Partai pimpinan Anis Matta ini siap menanggung apa pun risiko yang harus diterima atas langkah mereka menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami sudah semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menolak kenaikkan BBM. Kami siap menanggung risiko karena memperjuangkan aspirasi rakyat," kata politisi PKS Abdul Hakim di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

"Kami sudah menegaskan, di dalam atau di luar koalisi, selama itu bermanfaat bagi bangsa kan tidak jadi masalah. Apakah keluar atau tidak, itu tidak harus diperdebatkan," imbuhnya.

Hakim berharap, tak ada lagi pihak yang mendesak PKS keluar dari koalisi. PKS telah memiliki sikap politik sendiri dalam memutuskan perkara ini.

"Biarkan PKS mengambil sikap politik secara jernih, secara bersih. Jangan didorong-dorong untuk melakukan ini dan itu. Tentunya kami ada kalkulasi perhitungannya itu mana yang lebih bermaslahat," pungkas Hakim.

Sementara itu, SBY telah mengimbau kepada para menterinya untuk tak ke luar negeri dalam waktu dekat ini. Namun apakah imbauan ini terkait dengan rencana reshuffle para menteri dari PKS, SBY belum melontarkan pernyataannya.

"Baik juga kita para menteri tidak ke mana-mana, memang itu juga ada imbauan dari Presiden," kata Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Amir Syamsuddin. Namun, dia tidak menjelaskan mengapa SBY meminta para menterinya untuk tetap berada di dalam negeri. (Ndy/Mut)