Garda Nasional Minta Aksi 2019 Ganti Presiden Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Garda Nasional untuk Rakyat meminta gerakan 2019 Ganti Presiden dihentikan. Aksi yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS itu telah membuat resah masyarakat.

"Gerakan tersebut terindikasi untuk memecah belah masyarakat jelang Pilpres 2019," ujar aktivis Garda Nasional untuk Rakyat, Johan Saputra, di Bandung, Kamis (13/9/2018). 

Johan menyatakan, pihaknya ingin Pemilu dan Pilpres 2019 berjalan lancar dan damai.

"Itu sebabnya kita minta aksi 2019 Ganti Presiden dihentikan," ungkapnya.

Dia menilai aksi tersebut hanya untuk menaikkan citra PKS. Padahal sudah jelas Pilpres 2019 hanya akan diikuti dua pasang calon.

"Penolakan di berbagai kota seperti Batam, Pekanbaru, Surabaya bukti bahwa gerakan ini memecah belah persatuan dan kesatuan," ujarnya. 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, gerakan 2019 Ganti Presiden bukanlah tindakan makar. 

"Ya enggak atuh, wong jelas 17 April 2019, ada deklarasinya ada bukunya. Kalau makar mah diam-diam gitu lho," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Inisiator gerakan 2019 Ganti Presiden ini menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memberi penilaian masing-masing.

"Itu biar publik yang menilai. Kami tidak ingin, gini, satu pertanyaan besar, kan sudah ada dua pasang capres cawapres kok masih ada? Karena gerakan ini sudah jadi social movement," ungkapnya.

Mardani mengatakan, tidak ada kericuhan bila ada aksi 2019 Ganti Presiden. 

"Enggak ada kericuhan itu kalau di kita bukan itu sebabnya. Wong kalau ada yang mau bikin dua periode Pak Jokowi di gedung di mana-mana, monggo. Enggak ada satupun dari relawan kami yang menghadang," ucap Mardani.

Saksikan video pilihan di bawah ini: