Timses Prabowo-Sandi Tak Menampik Incar Suara Purnawirawan TNI

Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Tedjo Edhy Purdjianto menilai, hal itu sah dilakukan karena bukan anggota TNI aktif.

oleh Putu Merta Surya Putra Diperbarui 07 Feb 2019, 06:43 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2019, 06:43 WIB
Momen Pidato Kebangsaan Prabowo Sandi Indonesia Menang
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyapa relawan dan pendukungnya saat pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1) malam. Pidato kebangsaan mengusung Indonesia Menang. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho) ... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Tedjo Edhy Purdjianto tak menampik, pihaknya ingin meraih dukungan para purnawirawan TNI. Dia menilai, hal itu sah dilakukan karena bukan anggota TNI aktif.

"Ya mungkin demikian, kita punya anak buah, anak buah punya keluarga, sebagainya. Itu sah-sah saja sebetulnya, tetapi purnawirawan menentukan, tidak, karena dia warga negara biasa," ucap Tedjo di DPR, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Meski demikian, lanjut dia, BPN tak memaksa purnawirawan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga. Dia percaya, dukungan itu akan datang dengan sendirinya.

"Bukan menarik para purnawirawan, tetapi para purnawirawan ini sebagaian besar bergabung pada Bapak Prabowo, karena melihat visi misinya, melihat situasi bangsa negara saat ini. Makanya ingin pada suatu yang mengarah pada perubahan," jelas Tedjo.

 

Promosi 1

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Punya Hak Politik

Momen Pidato Kebangsaan Prabowo Sandi Indonesia Menang
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan saat pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1). Pidato kebangsaan mengusung Indonesia Menang dengan memaparkan visi misi. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho) ... Selengkapnya

Dia menegaskan, para purnawirawan merupakan warga negara Indonesia biasa dan memiliki hak politik. Berbeda dengan anggota TNI aktif.

"Itu punya hak politik masing-masing, tetapi jangan karena hak politik itu membuat kita saling bermusuhan. Ibaratnya yang satu minum kopi, satu minum teh, duduk bersama, kita ngobrol gimana kemajuan bangsa dan negara, itu yang penting," kata Tedjo.

Dia menjelaskan, meski berbeda pandangan, semuanya nanti selesai Pemilu, harus menghormati Presiden terpilih.

"April nanti selesai pemilu siapapun terpilih presiden adalah presiden kita. Enggak ada presiden ini, presiden ini, enggak ada, presiden bangsa Indonesia," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Produksi Liputan6.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya