Din Syamsuddin soal Dugaan Anies Dijegal Nyapres: Sungguh Perbuatan Tercela

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 Din Syamsuddin menanggapi kabar adanya upaya penjegalan untuk bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Menurut Din, perilaku tersebut patut disesalkan dan menunjukkan gejala praktik politik yang negatif. Hal itu juga menunjukkan adanya pihak yang tidak siap bersaing secara adil, positif, dan konstruktif.

"Saya kira dari kalangan incumbent untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara apalagi cara yang tidak halal dan dengan menjegal, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan, diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya," kata Din kepada wartawan di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Din menegaskan, penjegalan ini merupakan perbuatan tercela yang jauh dari etika politik.

"Saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah parpol yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah untuk memenangkannya dan sebaliknya untuk mengalahkan pihak yang melakukan demikian," tambah Din.

Maka dari itu, ia berharap para pemegang kekuasaan yang tengah menjabat saat ini untuk tidak terlibat dalam urusan Pilpres 2024.

"Itu tidak menunjukkan seorang negarawan yang sebenarnya. Itu akan membuka praduga dari rakyat jika ada seorang presiden yang secara etis tidak melibatkan diri dalam pencapresan atau mengatur sebagai king maker pencapresan," ujar Din.

"Ini jangan-jangan ada sesuatu yang ingin diraihnya. Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga. Jangan-jangan untuk menyelematkan kepentingan, khususnya bisnis," sambungnya.

Lebih lanjut, Din juga berharap agar Pemilu 2024 tak memunculkan politik identitas di tengah masyarakat.

"Jangan pula pertama melakukan pembelahan masyarakat yang sudah terbelah dituduh dengan melalukan politik identitas pihak lain tapi diri sendiri melakukan politik identitas," ucap Din.

Sumber: Lydia Fransisca/Merdeka.com