ProJo Bantah Tuduhan Adian: Kami Diminta Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang. Bahkan berkali-kali menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut.

oleh Nila Chrisna YulikaLizsa Egeham diperbarui 27 Okt 2023, 11:30 WIB
Diterbitkan 27 Okt 2023, 11:30 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Rakernas Projo di Indonesia Arena, Sabtu (14/1/2023).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Rakernas Projo di Indonesia Arena, Sabtu (14/1/2023). (Foto: Delvira Hutabarat/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi (ProJo) membantah pernyataan Politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebut hubungan Jokowi dan PDIP merenggang karena permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar," kata Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP ProJo Panel Barus dikutip dari siaran persnya, Jumat (27/10/2023).

"Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang. Bahkan berkali-kali Jokowi menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut," sambungnya.

Dia mengatakan pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas V ProJo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah. Tak lama, ProJo mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022.

Ketum PDIP Megawati kemudian mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023. Panel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.

"Pengumuman sikap ProJo (menolak perpanjangan jabatan presiden) tersebut justru atas perintah Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP," jelasnya.

Panel mengungkapkan bahwa persoalan sebenarnya adalah kontestasi Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, serta Anies-Muhaimin.

Dia meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calom wakil presiden pendamping Prabowo.

"Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu," tutur Panel Barus.

Hubungan Jokowi dan PDIP Meruncing

Ganjar Pranowo, Jokowi dan Megawati
Adapun, tema Rakernas IV PDIP adalah 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia' dengan sub tema 'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia'. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, konflik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan meruncing. Hubungan panas keduanya semakin tergambar saat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto dan telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari ini, Rabu, 25 Oktober 2023.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu menegaskan, Jokowi dan keluarganya sudah mengkhianati PDI Perjuangan.

Menurut Adian, meregangnya hubungan Jokowi dengan PDIP disebabkan oleh hal sederhana yakni, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian Napitupulu dalam keterangan resminya.

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

"Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," tegasnya.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja," kata Adian menambahkan.

Kesal dengan Sikap Jokowi

Adian menyesalkan sikap perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya, mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi. Minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," kata Adian.

"Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," kata Adian.

Ketika Jokowi dan keluarganya berpaling dari PDI Perjuangan, Adian yang juga aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli.

Saat ini, lanjutnya, Adian hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di pilpres 2024 mendatang.

"Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar," kata Adian.

"Bagaimana Gibran, tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi, enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar," tegas Adian.

Infografis Panas Dingin Hubungan Jokowi - Megawati. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Panas Dingin Hubungan Jokowi - Megawati. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya