Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Golkar: Belum Saatnya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurrahman menanggapi soal usulan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 yang digaungkan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut Maman, saat ini belum saatnya untuk mengajukan hak angket.

"Saya ingin sampaikan, belum saatnya kita masuk dalam wilayah itu (hak angket). Kenapa? Karena proses perhitungan lagi dijalankan," ujar Maman kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Saat ini, kata Maman, perhitungan suara setiap partai politik masih dalam proses dan tentunya memiliki saksi masing-masing. Sehingga, dia meminta agar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Proses perhitungan lagi berjalan dan di dalam proses perhitungan itu disaksikan dan dihadiri saksi-saksi dari setiap partai. Jadi tidak ada yang tidak luput dari pantauan semua partai," kata Maman.

"Jadi saya pikir biarkan dulu ini berproses, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Belum saatnya kita menyimpulkan. Ini masih dalam proses perhitungan," Maman menegaskan

Meski demikian, Maman menyatakan pihaknya menghormati atas usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 itu. Menurutnya itu hak setiap partai politik.

"Ya silakan saja, kalau memang teman-teman dari 01, yaitu dalam hal ini teman-teman dari PDIP ingin mengajukan hak angket, ya itu hak konstitusi teman-teman anggota dewan," kata Maman.

Saat ini, lanjut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu, Partai Golkar belum menentukan sikap resmi dan masih mencermati dinamika politik ke depan.

"Bagaimana dengan Golkar dan bagaimana dengan kita? Ya nanti. Tentunya kita akan mencermati apakah itu menjadi cukup layak untuk bisa naikkan kepada hak angket atau tidak," pungkas Maman.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR RI, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Ganjar menegaskan dugaan kecurangan pemilu 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024," kata Ganjar Pranowo, dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Mantan gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024.

Terkait dengan itu, Ganjar meminta PDIP dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara.

Menurut dia, ketelanjangan dugaan kecurangan pada pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu.

Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.

Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyambut baik wacana hak angket di DPR RI  yang diusulkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebagai sikap atas adanya dugaan kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Ketika kita mendengar akan melakukan (hak angket), kami melihat itu ada inisiatif yang baik," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Anies juga optimistis dengan kekuatan PDIP sebagai partai politik terbesar di parlemen. Oleh sebab itu, dia meyakini parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB, dan PKS juga siap mengambil bagian.

"Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Faksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama," ucap Anies.

Hak angket, lanjut dia, bakal membuka peluang dugaan kecurangan pemilu 2024 dapat berproses lebih lanjut hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anies berujar, Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) siap terlibat bersama untuk memberikan data-data penunjang.

"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya," ujar Anies.

"Dan, di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," kata Anies Baswedan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan adanya wacana menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 yang coba digulirkan sejumlah pihak. Mantan wali kota Solo itu mengatakan wacana hak angket adalah bagian dari demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Enggak apa-apa kan," kata Jokowi kepada wartawan di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).