Pengurus NU Jakarta Yakin Pramono Anung-Rano Karno Bisa Menang Satu Putaran Pilkada Jakarta 2024

Liputan6.com, Jakarta - Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq optimis pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno bisa menang satu putaran di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan KH Muhyidin Ishaq usai menerima kunjungan Pramono Anung-Rano Karno di Kediaman pribadinya, Jalan Madrasah RT 8/RW 1, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (9/10/2024).

"Saya optimis bahwa mas Pram dan Bang Doel ini tinggal nunggu pelantikan saja, amin," ujar Muhyidin kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

"Saya sih enggak muluk-muluk, 52-53 persen saja, enggak usah muluk muluk, satu putaran. saya kira ini sangat rasional karena temen-temen ini begitu denger mas Pram dan bang Doel ini wah ini Minna, mesti kita bantu gitu," sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Muhyidin memuji, visi misi yang ditawarkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk menata masyarakat Jakarta. Juga, kata dia, terkesima dengan figur Pramono yang dinilai sangat bersahaja dan sederhana.

Karena itulah, secara pribadi berkomitmen mengarahkan dukungan kepada pasangan Pramono Rano untuk memenangkan Pilkada Jakarta.

"Mas pram ini bersahaja. coba bayangkan sudah sekian puluh tahun jadi pejabat tinggi negara, begini gini aja, sangat sederhana, sangat bersahaja," ucap dia.

"Terus kulturnya sama, jadi saya kira ini teman-teman semua tadi dengan obrolan santai gitu karena di komunitas kami itu engga pernah ngomong serius, ngomongnya santai, cuma hasilnya yang serius, hasilnya yang konkrit," sambung Muhyidin.

Sementara itu, Pramono Anung menyampaikan kehadirannya dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

"Kami bersyukur Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para kiai yang datang dari Seluruh Jakarta, ada dari Pulau seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, selatan, timur," kata dia.

"Yang intinya adalah bersilaturahmi dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif," sambung Pramono Anung.

Sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno akan mendorong DPRD untuk segera peraturan daerah (Perda) terkait dengan Pondok Pesantren (Ponpes).

Hal ini penting demi mengoptimasi pelaksanaan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

Hal itu disampaikan Pramono Anung saat bersilaturahmi dengan Pengurus NU seluruh Jakarta di Kediaman KH. Muhyiddin Ishak, Jl. Madrasah RT 8/RW 1, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/10/2024).

"Kami kalau memang nanti mendapatkan amanah, ini akan kami inisiasi," kata Pramono di lokasi.

Pramono menilai pentingnya pemerintah daerah menyusun pedoman teknis terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Karena, sepengetahuannya selama ini belum ada peraturan gubernur maupun peraturan daerah.

"Kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah sekolah itu ada payungnya, selama ini kan engga ada payungnya," ujar dia.

Pramono optimis akan menyelesaikan persoalan ini bila terpilih. Menurut dia, hal itu tidaklah sulit karena Pramono akui ikut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

Terlebih, DPRD Jakarta juga telah menjadikan Perda terkait UU tersebut sebagai salah satu prioritas yang harus dibahas.

"Karena memang terus terang undang-undang mengenai pondok pesantren juga perpresnya saya yang termasuk yang menyiapkan, jadi saya tahu, pas saya cek turunannya di Jakarta itu belum ada, Perda maupun Pergub nya. Lebih baik Perda supaya ini jangka panjang dan ada komitmen juga dari DPR mengenai hal itu," terang dia.

Hal itu disampaikan Pramono usai menjawab keluhan yang disampaikan oleh Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta masa khidmah 2021-2026, KH Muhyidin Ishaq. Dia menyinggung soal disparitas antara pendidikan formal dengan pendidikan informal.

"Ada beberapa titipan yang disampaikan teman-teman, utamanya terkait masalah pendidikan baik pendidikan formal yang ada di Jakarta dikelolah oleh swasta atau informal seperti pesantren," ujar Muhyidin.

Muhyidin secara khusus menyinggung soal honor yang diperoleh oleh guru-guru ditingkat madrasah.

"Pernah saya obrol ke beliau soal pendidikan gratis, kalau cuman KJP yang diputar lalu guru-guru yang honorer di gaji berapa? Sampe UMR atau enggak," ucap dia.