HEADLINE HARI INI

PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK

oleh Nasuri, diperbarui 17 Feb 2016, 10:41 WIB
Diterbitkan 11 Feb 2016, 21:09 WIB
20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

Pengunjuk rasa memperlihatkan sarung tangan bertuliskan GAK saat aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2016). Massa menuntut DPR untuk menolak Revisi UU KPK karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Foto 1 dari 4
20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

Pengunjuk rasa memperlihatkan sarung tangan bertuliskan GAK saat aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2016). Massa menuntut DPR untuk menolak Revisi UU KPK karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Foto 2 dari 4
20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

Aktivis Gerakan Anti Korupsi (GAK) saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2016). Massa menuntut DPR untuk menolak Revisi UU KPK karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Foto 3 dari 4
20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

Sebuah poster berisi sindiran dibawa saat aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2016). Massa menuntut DPR untuk menolak Revisi UU KPK karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Foto 4 dari 4
Berita Terkait
20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

20160211- Massa Tolak Rencana Revisi UU KPK-Jakarta- Helmi Afandi

Massa GAK mengenakan sarung tangan merah saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2016). Massa menuntut DPR untuk menolak Revisi UU KPK karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)