HEADLINE HARI INI
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Permohonan Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4717703/original/009979800_1705400932-20240116-MK_Tolak_Gugatan-ANG_1.jpg)
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Permohonan Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan pengajar UGM Zainal Arifin Mochtar. Permohonan uji formil terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia capres dan cawapres yang dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Foto 1 dari 7
Foto 2 dari 7
Foto 3 dari 7
Foto 4 dari 7
Berita Terkait
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4717706/original/081966700_1705400933-20240116-MK_Tolak_Gugatan-ANG_4.jpg)
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Permohonan Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia capres dan cawapres yang dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Foto 5 dari 7
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4717707/original/068285700_1705400934-20240116-MK_Tolak_Gugatan-ANG_5.jpg)
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Permohonan Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres
Dalam permohonannya, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar menilai kehadiran Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan MK 90 adalah bentuk pelembagaan dinasti politik yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Foto 6 dari 7
Foto 7 dari 7
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
More News
-
Berita Foto Berakhir Membara, Aksi Unjuk Rasa Indonesia Gelap Koalisi Masyarakat Sipil
-
Berita Foto Potret Dedi Mulyadi Dilantik Gubernur Jabar di Istana Negara, Ditemani Putri Bungsu
-
Berita Foto Kondisi Kesehatan Paus Fransiskus Dikabarkan Membaik
-
Berita Foto Sambut Ramadan, Masyarakat Adat Bonokeling Gelar Tradisi Unggah-unggahan
Tag Terkait