Mencari Biang Keladi Banjir Parah di Konawe Utara

Liputan6.com, Konawe - Belum juga usai kegembiraan hari raya, ribuan orang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, terpaksa mengungsi akibat banjir. Hujan 9 hari terhitung mulai Sabtu (1/6) hingga Minggu (9/6) membuat 1.000 lebih rumah terendam banjir.

Data BPBD Konawe Utara mengungkap, setidaknya 4.089 orang mengungsi, jumlah itu terdiri dari 1.054 Kepala Keluarga yang bermukim di 6 kecamatan.

Dengan asumsi hujan selalu menurunkan air bukan banjir, fokus masyarakat kini tertuju kepada apa yang menyebabkan banjir dahsyat itu tiba-tiba datang.

Saharuddin, Direktur Eksekutif Walhi Sultra saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (11/6/2019) mengatakan, sejak 2001 sampai 2017 tercatat Konawe kehilangan 45.600 hektare tutupan pohon. Tak hanya itu, Konawe juga memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berstatus krisis.

"Ini akibat sedimentasi yang tinggi sebagai akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan. Keduanya faktor terbesar penyumbang rusaknya hutan. Di hutan primer 954 Hektare dan 2540 Hektare di hutan alam," katanya.

Udin juga menjelaskan, jika kawasan hutan sudah berubah fungsi tentu dampak lingkungan akan terjadi, dan ujungnya pasti akan menimbulkan bencana alam, yaitu banjir.

"Dari dua faktor, pertambangan dan perkebunan, muncul beragam masalah turunan. Secara umum di Sultra harusnya lebih dari 80 izin pertambangan harus dicabut," katanya.

Untuk alih fungsi perkebunan sendiri catatan Walhi Sultra mengungkap, setidaknya ada sekitar 20.000 hektare kebun sawit baru yang 90 persen diantaranya diambil dari pembukaan hutan.

"Tanaman monokultur dalam jumlah besar tentu membuat daerah-daerah tangkapan air dan memicu sedimentasi yang tinggi ke DAS," katanya.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Sementara itu,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, akan meneliti ada tidaknya ekses dari perizinan terhadap banjir besar yang menyebabkan ribuan warga mengungsi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

"Kalau soal ekses dari perizinan, kita akan teliti dulu. Saya minta datanya, (sedang) dikumpulkan, dari (Direktorat Jenderal) Konservasi, Planologi, DAS dan Hutan Produksi. Jadi kita teliti dulu. Tapi, memang indikasinya ada," kata Siti di Jakarta.

Ia mengatakan akan merapatkan persoalan banjir ini antar direktorat jenderal, mengingat menyentuh banyak aspek, dari mulai soal tambang, pertanian, perkebunan, sistem drainase, lanskap.

Terkait penanganan di wilayah hulu, ia mengatakan akan sesuai arahan Presiden Jokowi, KLHK berkonsentrasi menangani persoalan di hulu dengan melakukan penanaman pohon.

"Tapi kalau sekarang tanam hasilnya kan baru tiga tahun lagi. Berarti sekarang yang harus dicek adalah bangunan-bangunan penahan, (mengatasi) erosi paling. Itu yang mungkin bisa dipercepat dari pada soal menanam, ya," ujar Siti.

Sedangkan terkait sistem drainase, menurut dia, itu menjadi peran pemerintah kota, karena tentunya sistem tersebut ada di kewilayahan. "Jadi, kota mungkin dibantu oleh Kementerian PUPR," katanya.