Mencari 'Tuyul' Pencuri Aset Pemkab Mamuju

Ajaib, meski masih tercatat sebagai aset, barang-barang inventaris milik Pemkab Mamuju sudah tiada dan berpindah tangan.

oleh Abdul Rajab Umar diperbarui 08 Okt 2020, 20:39 WIB
Diterbitkan 08 Okt 2020, 16:00 WIB
Rapat Dengar Pendapat
RPD DPRD Mamuju dengan OPD terkait masalh aset daerah (Foto: Liputan6.com/Abdul Rajab Umar)

Liputan6.com, Mamuju - DPRD Mamuju menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait sejumlah aset daerah yang tidak jelas keberadaannya. Rapat menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang keberadaan asetnya dipertanyakan, antara lain Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, serta Kelautan dan Perikanan.

Dalam RDP itu, sejumlah fakta terungkap, seperti di Dinas Kesehatan, ada 3 mobil ambulans keliling telah berpindah tangan atau terjual. Anehnya, meski telah terjual, mobil itu, hingga saat ini masih tercatat sebagai aset di Dinas Kesehatan Mamuju.

"Setelah saya cek 3 ambulans itu sudah dijual dan dimiliki swasta, menurut keterangangan kepala puskesmas, ada orang yang mengaku dari pihak aset dan menjualnya," ungkap Firmon, Kepala Dinas Kesehatan Mamuju , Rabu (7/10/2020).

"Kalau di daftar aset masih ada, tapi kalau unitnya sudah milik swasta. Kalau benar sudah dijual, siapa penjualnya, ini yang tidak kami ketahui," sambungnya.

Sedangkan, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mamuju, satu unit kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga dengan satu unit eskavator yang beroperasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi-adi, juga tidak diketahui keberadaannya.

"Untuk mobil operasional diusul penghapusan tahun 2016, dan untuk eskavator memang sudah rusak, diusulkan penghapusan pada 2019, tapi saya liat sekarang tidak ada lagi di tempat," ungkap Kepala Dinas LHK Mamuju, Hamdan Malik.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Anshari Habsi mengatakan mendukung pengelolaan aset Daerah Secara Profesional, Transparan, Ekuntabel, Efisien Dan Efektif. Pemerintah daerah menurutnya, perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif.

"Sangat perlu menyiapkan semua itu, mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya untuk mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah," kata Anshari.

Sementara itu, anggota DPRD Mamuju dari Fraksi PKS, Asdar menegaskan, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk mengusut tuntas hilangnya sejumlah aset daerah ini. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggungjawab atas penjulan dan hilangnya sejumlah aset itu.

"Kita harus mengungkap, siapa yang harus bertanggung jawab atas penjualan lenyapnya aset ini. Apa lagi karena masih tercatat sebagai aset daerah. Kami akan telusuri ini," katanya.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya