Potensi Bahari Indonesia Belum Dikelola Optimal

Liputan6.com, Batam - Kementerian Kelautan dan Perikanan melaui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKPIM), menggelar temu teknis Petugas Perbatasan dan Pulau Terluar di Batam.

Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, sektor ekspor perikanan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Saat ini ekspor hasil laut mencapai Rp630 miliar," kata Antam.

Potensi perikanan, baik di darat (ikan tawar), maupun potensi bahari belum terkelola secara optimal untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Selain itu perkembangan wilayah pesisir di perbatasan dinilai masih tertinggal, lambat, dan sangat terbatas. Wilayah-wilayah perbatasan harus tetap dijaga melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan.

Segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal inilah yang menjadikan fokus besar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus berkomitmen dalam membangun sinergi di wilayah perabatasan Indonesia.

Sementara itu Kepala Pusat Standarisasi Sistem Kepatuhan, Teguh Samudro mengungkapkan, sektor perikanan dianggap telah teruji dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Namun dengan meningkatkanya lalu lintas hasil perikanan di wilayah perbatasan, ini membawa konsekuensi pada meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan.

"Pengawasan distribusi produk perikanan dari luar negeri juga menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan di perbatasan negara. Karena perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan terhadap lalu lintas produk perikanan ilegal," kata Teguh.

Kerawanan terhadap produk ilegal ini jika tidak diawasi akan membahayakan keamanan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam negeri. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan Kesehatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. 

"Kegiatan temu teknis ini juga merupakan upaya komunikasi, koordinasi, dan kerjasama seluruh stakeholder di wilayah perbatasan dalam menjaga kedaulatan dan mempercepat perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan negara," ungkap Teguh.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah instansi pemangku kebijakan dan stakeholder di perbatasan negara yang memahami kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Sektor Kelautan dan Perikanan, dan dukungan dari berbagai pihak guna mendukung kegiatan prioritas percepatan peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, sebagian besar wilayah Batam merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura. Saat ini Batam juga tidak memiliki hasil bumi, sehingga pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas saat ini.

Sebelum Covid-19 melanda, kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam mencapai 2 juta orang setiap tahunnya. Sedangkan wisatawan Nusantara mencapai 6 juta orang.

"Tapi sejak Covid-19 melanda, kunjungan wisman baik yang mancanegara maupun lokal terjun bebas," ujarnya.

Karena itu Rudi bersyukur penanganan Covid-19 saat ini sudah dapat dikendalikan. Kunjungan wisatawan saat ini berangsur kembali meningkat meskipun belum seperti saat sebelum adanya Covid-19.

Selain pariwisata potensi lain yang dapat dikembangkan adalah perikanan, karena mengingat wilayah Batam sebagian besar adalah laut. Karena itu pihaknya juga berharap KKP dapat turut membantu pengembangan potensi perikanan di Batam.

"Saya sudah mengusulkan ke KKP adat membangun pengolahan ikan untuk di Batam," kata Rudi.