Menakar Peluang Blora Jadi Kawasan Industri

Liputan6.com, Blora - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, punya banyak peluang mengembangkan potensi daerahnya menjadi kawasan industri. Dikaruniai sumber daya alam melimpah dan SDM yang terus berkembang, bukan suatu hal yang mustahil jika Blora bisa melesat menjadi pusat perekonomian baru meninggalkan daerah lain di Jawa Tengah.

Namun, gawean tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja kolektif, perumusan yang tepat agar tidak mengganggu keseimbangan alam, dan yang tak kalah penting, bagaimana caranya agar kanal-kanal retribusi maupun pajak bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD), sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan warga. Semua itu tentu butuh inovasi.

Joko Handoyo, seorang akademisi yang juga putra daerah asal Kecamatan Sambong, kepada Liputan6.com mengatakan, inovasi mencari celah pajak memang sangat penting untuk dilakukan. Namun semua itu juga tidak bisa dilakukan jika tidak ada investor yang mau datang. Nah, inovasi-inovasi baru juga perlu dilakukan untuk menggaet investor.

Joko juga mengatakan, jika Pemkab Blora serius ingin mengembangkan daerahnya menjadi kawasan industri, yang penting untuk dilakukan segera adalah berinovasi membuat 'bank tanah'. Pekerjaan yang tidak mudah lantaran butuh anggaran yang besar.

"Kalau punya uang, pemkab harus membuat bank tanah. Artinya, pemkab itu perlu membeli tanah dalam jumlah besar," ungkap Joko, ditulis Senin (6/6/2022).

Dengan membuat bank tanah, katanya, bisa menstabilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk digunakan membangun kawasan industri dalam satu klaster. Hal ini penting dilakukan, agar tidak muncul konflik di tengah masyarakat terkait penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan kawasan industri.

Langkah awalnya, daerah harus punya jalan penghubung yang bagus dan terkoneksi satu sama lain. Tentu ketersediaan jalan penghubung yang baik menjadi penilaian awal bagi para investor yang mau masuk ke daerah tersebut. 

"Tapi ternyata jalan provinsi ini baru dibangun tahun 2023," kata Joko.

Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe (STTR) Cepu itu mengungkap, pembangunan jalan yang baru akan dilaksanakan tahun depan membuat investor berpikir dua kali untuk masuk ke Blora, meski sebenarnya pembangunan jalan sudah disetujui pemprov di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Joko memaparkan sekilas terobosan inovasi selain bank tanah, yakni dengan memberikan celah kemudahan pajak untuk investor yang ingin mengembangkan industri di Blora. Salah satunya adalah membebaskan pajak selama satu tahun.

Kemudian bahasan lain juga disinggungnya yakni terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang sering dianggap kebanyakan pemangku kepentingan tidak bisa diutak-atik.

"BLUD itu bisa dikelola Pemkab Blora dengan tidak menabrak aturan," ucap Joko, yang menurutnya bahwa pegawai di rumah sakit maupun puskesmas mendapat gaji yang bersumber dari APBD juga harus ikut aturan daerah.

Untuk meningkatkan PAD, caranya yakni dengan diharuskannya layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah untuk membeli obat-obatan maupun peralatan kesehatan lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Artinya apa, BLUD membayar ke BUMD, dan BUMD dapat PAD," jelas Joko, yang diketahui lumayan paham betul terkait manajemen tata kelola Pemkab Blora.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, setidaknya tercatat sebanyak 14 sebaran kawasan peruntukan industri di Blora. Yakni, sebanyak 9 kawasan telah terdapat industri dan sebanyak 5 kawasan masih kosong alias belum terdapat industri. Adapun totalnya seluas 1.224 hektare.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengakui daerahnya punya banyak potensi terkait hasil pertanian maupun peternakan. Maka perlu tindakan nyata yang harus dilakukan pihaknya supaya hal tersebut bisa terwujud menjadi kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah tak lesu.

"Beberapa industri pertanian dan pertanian maupun peternakan kita dorong," kata Gus Arief, kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Gus Arief mengatakan, Kabupaten Blora sendiri merupakan daerah penghasil jagung terbesar nomor dua se-Jawa Tengah. Hasil pertanian lainnya seperti padi, singkong, porang dan lain sebagainya, termasuk buah-buahan lokal juga kian bergeliat.

"Agar nantinya bisa nembus pasar lokal maupun internasional, target kita itu. Karena mutu buah-buahan kita kan sebenarnya orang bilang enak, lha ini perlu kita masifkan," ucapnya.

Ia membeberkan seperti industri sepatu, garmen dan lain sebagainya dari luar daerah sudah ada beberapa yang datang ke Blora untuk mencari lokasi yang dipandang mereka tepat. Kendatipun seperti diketahui, hingga saat ini belum ada terobosan inovasi bank tanah yang sempat diungkapkan.

Secara tenaga kerja, Kabupaten Blora sendiri untuk mengembangkan industri terbilang mumpuni. Karena sejauh ini mayoritas masyarakat Blora juga sangat banyak malah yang menyuplai jadi tenaga kerja di pabrik kota sebelah yakni Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

"Pabrik (PT Pungkook Indonesia) Purwodadi itu yang nyuplai dari kita. Lha ini kita coba ikhtiar, agar industri padat tenaga kerja ini bisa ada di sini (Blora)," terang Gus Arief, yang juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Blora sendiri sudah ada sejumlah industri yang menyerap ribuan tenaga kerja asli daerah. Efek dominonya perekonomian di sekitar industri jadi bergeliat.

Belakangan ini juga tersiar kabar terbaru bahwa Presiden RI Joko Widodo dengan Chairman dan CEO Air Products, Seifi Ghasemi usai melakukan pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, membahas rencana investasi senilai USD15 miliar atau setara Rp219,5 triliun di Indonesia. Salah satunya tentang pendirian industri metanol di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Diperkirakan, perusahaan yang mengolah gas dan kimia ini membutuhkan lahan sekitar 1.000 hektare. Terkait hal itu, Gus Arief sendiri menyatakan pihaknya kemungkinan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi untuk tindaklanjut program tersebut.

"Sejatinya seperti apa, itu nanti dengan Pertamina yang berkoordinasi. Saya hanya sekilas saja dan yang sudah ada komunikasi itu dengan Perhutani karena ketersediaan lahan dan sebagainya," ucapnya.

Ia membeberkan Pemkab Blora akan melakukan pemetaan untuk memenuhi tuntutan sejumlah investor yang ingin masuk. Diantaranya selain penyediaan lahan juga terkait air bersih, listrik dan sarana infrastruktur jalan menuju lokasi industri.

Menurut Gus Arief, yang membedakan daerahnya daripada daerah lain sehingga investor tertarik ingin masuk adalah harga tanah di Kabupaten Blora relatif lebih murah dibanding daerah lain.

"Kalau di sini harga tanah masih banyak yang dibawah Rp300 ribu (per meter)," terangnya.

Disinggung kaitan SDM, diakui bahwa Pemkab Blora tentunya juga akan menanyakan terlebih dahulu seperti apakah tenaga kerja yang dibutuhkan, jika nantinya Kabupaten Blora mampu menjadi kawasan industri.

"Kita pastinya akan nanya kebutuhan tenaga kerjanya kayak apa, speknya seperti apa, lha nanti dengan Dinas Tenaga Kerja, mungkin dengan pihak Migas, pihak PPSDM, kalau memang perlu pelatihan kerjasama ya nanti kita latih dulu," katanya.

Lebih lanjut, dari sisi kaitan perizinan bahwa untuk investor yang ingin masuk diberi karpet merah. Serta apabila ada yang meminta investor memberikan pajak saat baru akan masuk, Gus Arief sendiri meminta untuk segera dilaporkan kepadanya.

"Nanti kalau ada laporan istilahnya dinas saya minta sama investor, belum apa-apa sudah dipalak dan lain sebagainya, tolong laporkan ke saya. Nanti akan saya kasih sanksi," pungkasnya.