Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel hukum disabilitas

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membangun proses peradilan inklusi bagi disabilitas. Hal ini disampaikan Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Sipora Purwanti.
Ilustrasi hukum | Pixabay
Proses Peradilan Belum Inklusi Tanpa Adanya Sistem Rujukan dan Jaringan Ahli
Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ini datang dari berbagai daerah. (Liputan6.com/JohanTallo)
SIGAB: Tuntutan bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Disabilitas Bisa Diperberat
Ilustrasi keadilan. (Photo by Choco on Pixabay)
Tegakkan Keadilan Hukum, SIGAB Ajak Organisasi Disabilitas di Berbagai Daerah Jadi Vocal Point
Ilustrasi Hukuman (Sumber Foto: Pexels)
Aksesibilitas Hukum yang Perlu Diperhatikan bagi Penyandang Disabilitas
Ilustrasi Pengadilan (Liputan6.com/Yoppy Renato)
3 Kendala Besar Penyandang Disabilitas Ketika Berhadapan dengan Hukum
Lembaga advokasi hukum disabilitas SIGAB. Foto: Instagram sigab.indonesia.
SIGAB, Lembaga Advokasi Hukum yang Bantu Penanganan Kasus-Kasus Penyandang Disabilitas
Loading