Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Kadinkes Kabupaten Kampar dan Kepala Puskesmas Siberuang yang pernah ditangkap Polda Riau bebas karena berkasnya tak kunjung tuntas.
Tampilkan foto dan video
Konferensi pers penahanan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan Kepala Puskesmas Siberuang oleh Polda Riau beberapa waktu lalu. (Liputan6.com/M Syukur)
Polisi Kesulitan Selesaikan Kasus Suap Kadinkes Kampar, 2 Tersangka Melenggang Keluar Penjara
Konferensi pers kasus pungli oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terhadap kepala Puskesmas. (Liputan6.com/M Syukur)
Kepala Dinas Kesehatan 'Palak' Kepala Puskesmas, Uangnya untuk Nego Kasus di Polda Riau
Barang butkti pungli yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. (Liputan6.com/M Syukur)
Diduga Pungli, Polisi Tangkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
Loading

TRENDING

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Apa Dampak ke Investasi?

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Berita Terbaru