Sejauh ini, UU belum mengatur tentang sanksi tegas, selain administratif, bagi pejabat yang tidak patuh LHKPN. Ketua sementara KPK berharap, capres-cawapres terpilih nantinya akan menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi tegas, seperti pemberhentian jabatan.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4719057/original/065014200_1705503944-IMG_1282.jpeg)
