Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Program Tapera

OJK berkomitmen untuk selalu memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya konsumen BP Tapera.
Ilustrasi iuran tapera (dok: by AI)
OJK Jamin Perlindungan Konsumen soal Dana Tapera
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika. (Foto: Tim bisnis/Sulaeman)
Ombudsman Sarankan Iuran Tapera 3% Ditanggung Penuh Karyawan, Kenapa?
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tidak semua pekerja ataupun karyawan wajib mengikuti program iuran Tapera. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
5 Fakta Terbaru Program Tapera, Masih Mau Menolak?
Banner Infografis 10 Jenis Pekerja Dipotong 2,5-3 Persen Iuran Tapera. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis 10 Jenis Pekerja Dipotong 2,5-3 Persen Iuran Tapera
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melaksanakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Jawa Barat, untuk 16.824 rumah tak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Dok. Kementerian PUPR)
Program Tapera Dipastikan Tak Bakal Ditunda, Ini Alasannya
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kelapa Gading di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tidak mengalami kerusakan yang signifikan akibat gempa bumi yang terjang Palu dan Donggala (Foto: Dok Kementerian PUPR)
Karyawan Swasta hingga PNS yang Punya Rumah Wajib Ikut Program Tapera, Ini Penjelasan BP Tapera
Kementerian PUPR menyerahkan tongkat estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada BP Tapera.
Banyak Fraud di Badan Pengelola Keuangan, Tapera Dinilai Butuh Sosialisasi Masif
Maket perumahan yang ditawarkan saat pameran properti di Jakarta, Kamis (21/11/2019). Uang muka yang semula minimal lima persen menjadi satu persen melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
KSPI Minta Program Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melaksanakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Jawa Barat, untuk 16.824 rumah tak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Dok. Kementerian PUPR)
Potong Gaji 2,5%, BPJS Watch Sebut Program Tapera Tekan Daya Beli Buruh
Loading