Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Suap Angkasa Pura

Dalam perkara ini, eks Dirkeu PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam didakwa menerima suap.
Foto
Tampilkan foto dan video
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Andra Y Agussalam diperiksa sebagai terkait dugaan menerima suap dalam proyek pengadaan baggage handling system (BHS) atau sistem penanganan 6 bandara. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Jaksa Telusuri Utang Piutang Eks Dirut PT INTI dengan Mantan Dirkeu AP II
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam berjalan masuk akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Andra Y Agussalam diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapi berkas. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Dirkeu AP II Sebut Proyek BHS Sesuai Lelang
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
KPK Cecar Petinggi PT APP Terkait Aliran Suap Proyek BHS
Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara berada di ruang tunggu KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Darman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) di 6 bandara. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Kasus Baggage Handling System, KPK Tahan Dirut PT INTI
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam (kanan) mengenakan rompi tahanan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Andra diperiksa untuk melengkapai berkas terkait dugaan menerima suap proyek pengadaan baggage handling system (BHS). (merdeka.com/Dwi Narwoko)5 photos
FOTO: Suap Proyek BHS, Direktur Keuangan Angkasa Pura Kembali Diperiksa KPK
Lihat Foto
Loading

TRENDING

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat HUT ke-20 KSPI di Jakarta, Rabu (6/2). Dalam acara ini Prabowo Subianto berkesempatan untuk menyampaikan pidato politik di hadapan ratusan buruh. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
berita pilihan

Naikkan Upah Minimum, Prabowo: Kita Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Pengusaha Pertanyakan Putusan Prabowo

Berita Terbaru