Ahok Ancam Batalkan Asian Games di Jakarta, Mega Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta Niat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membatalkan pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta telah tersebar ke seluruh dunia. Sejumlah negara mulai pasang kuda-kuda menunggu limpahan dari International Olympic Committee atau komite Olimpiade Dunia (IOC).

Hal ini diungkapkan mantan Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri dalam Simposium Kebangsaan Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, di Gedung Nusantara IV, Jakarta‎, Senin (7/12/2015). Dan, salah satu yang berminat menurutnya adalah Tiongkok.

"Sudah ada yang melirik-lirik, Cina (Tiongkok) berani ambil lho," kata Megawati.

Megawati juga mengatakan dirinya malu seandainya Indonesia batal jadi tuan rumah kompetisi se-Asia itu. Apalagi Asian Games pertama digelar di masa kepemimpinan ayahnya, Sukarno. Menurut Mega, saat itu, dunia memuji penyelenggaraan Asian Games Indonesia setahun penuh.

"Malu ‎saya kalau benar (Jakarta batal jadi tuan rumah Asian Games 2018)," ujar dia.

Mega kecewa, karena persiapan Asian Games tahun ini justru jauh dari kata sempurna. ‎"Olahraga saja enggak bener. Asian games, masa dulu ayah saya jadi setahunan pembicaraan. Ini Asian Games, saya tanya ke Mbak Puan, yang jadi koordinatornya, bagaimana belum ada keputusannya."

Pembatalan Asian Games 2018 bermula saat DPR tidak merestui usulan Ahok soal hibah lahan pembangunan wisma atlet. Ahok mengusulkan agar lahan milik Sekretariat Negara di Kemayoran, Jakarta Pusat dihibahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun ditolak oleh DPR.

Masalah ini tentu menggangu persiapan Asian Games 2018 mengingat lahan di Kemayoran menurut rencana bakal digunakan sebagai perkampungan atlet. Ahok yang kesal lalu mengancaman akan membatalkan Asian 2018 Games dan melaporkannya ke Komite Olimpiade Internasional (IOC).

"Kalau memang ternyata tidak bisa siap, ya bilang saja sama IOC, batalin aja Asian Games di Jakarta. Enggak siap Jakarta," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga, ada permainan dari Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK). Dia mengaku sudah menyampaikan dugaannya ini dalam rapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta bila PPKK sudah melobi Komisi II DPR sehingga hibah lahan tidak mendapat izin. Lihat beritanya pada tautan ini.