Banten Bakal Kembangkan Kawasan Ekonomi Kelautan

Liputan6.com, Banten - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana untuk menjadikan kawasannya sebagai kawasan ekonomi kelautan yang akan mengembangkan produk-produk yang berasal dari laut. Alasan Pemprov Banten melakukan hal tersebut karena mereka memiliki sumber daya yang potensial yaitu garis pantai sepanjang 500 kilometer yang terbentang dari Tangerang hingga perbatasan Sukabumi.

"Nanti banten akan dijadikan Kawasan minapolitan, kawasan yang ekonominya berbasis produk kelautan," kata Ali Fadillah, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten usai memaparkan kajian terkait rumput laut di Kota Serang (23/10/2014).

Salah satu hasil laut yang akan dikembangkan oleh Pemprov Banten melalui Balitbangda adalah pertanian rumput laut.

"Produk rumput laut Banten, khususnya di wilayah Banten utara, seperti Tanara, Pontang, dan Pulau Panjang, baru bisa menghasilkan 45 ribu ton per tahun," terangnya.

Menurut Ali Fadillah, pertanian rumput laut di Indonesia masih terfokus di wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, Ternate, dan NTT. Padahal, harga rumput laut di pasaran sangat menggiurkan, yaitu Rp 13 ribu per kilogram.

Diharapkan, dengan pemngenbangan pertanian rumput laut tersebut, kesejahteraan masyarakat Banten meningkat.

"Kami bisa memilih pantai mana yang bisa digunakan mengembangkan rumput laut. Karakteristik laut untuk rumput laut itu lautnya tenang dan terlindung," jelasnya.

Pria berkacamata ini menyayangkan kebiasaan petani rumput laut Indonesia yang memanen rumput laut sebelum waktunya, sehingga kualitas yang dihasilkan kurang baik. Memanen lebih awal ini dilakukan karena alasan ekonomi yaitu para petani membutuhkan dana segar untuk kebutuhan keluarganya.

Hasil kajian Balitbangda ini akan dirumuskan kembali agar lebih matang yang kemudian akan dilaporkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, agar bisa membuat kebijakan bagi petani rumput laut dan menaikkan taraf hidup ekonomi para petani.

"maka harus ada lembaga penjamin ekonominya. Kalau mau ekspor, harus ada standarnya, maka harus ada lembaga penjaminnya," tegasnya. (Yandhi Deslatama/Gdn)