Harta Menko Maritim, dari Properti hingga Barang Antik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mendirikan Kementerian Koordinator Kemaritiman pada Kabinet Kerja yang dibentuknya. Untuk memimpin kementerian tersebut, Jokowi memilih Indroyono Soesilo.

Belasan tahun sebelum menjadi pimpinan tertinggi di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Indroyono ternyata pernah melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pada 12 Juni 2001, total harta yang dilaporkannya mencapai Rp 1,008 miliar dan US$ 14.476.

Seperti dikutip Liputan6.com dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Indroyono, Jumat (31/10/2014), semua harta yang dilaporkan dalam pada KPK terdiri dari tanah, properti, alat transportasi, logam mulia hingga barang antik. Dari seluruh kekayaannya, Indroyono memiliki kendaraan pribadi senilai Rp 61,25 juta.

Selain itu, Indroyono juga memiliki logam mulia, karya seni dan barang antik bernilai hingga Rp 126 juta. Selain itu, kekayaan Indroyono juga diwakilkan sejumlah tanah dan properti Jakarta dan Bogor.

Properti yang termasuk tempat hunian serta harta tidak bergerak yang dimiliki pria kelahiran 1955 ini tercatat mencapai Rp251,07 juta. Sesuai data LHKPN, seluruh kekayaan yang dilaporkan Indroyono merupakan harta milik sendiri.

Berikut selintas profil Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono:

Menteri Koordinator Bidang Maritim: Indroyono Soesilo

Tanggal Lahir:

27 Maret 1955

Pendidikan:

• S1, Institut Teknologi Bandung, Teknik Geologi, 1979
• S2, Universitas Michigan, Amerika Serikat , Penginderaan Jauh, 1981
• S3, Universitas Lowa, Amerika Serikat , Geologi Penginderaan Jauh, 1987
  

Karir:

• Kepala Sub Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (TISDA) Matra Dirgantara BPPT , 1995 - 1997
• Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut , Departemen Kelautan dan Perikanan, 1999
• Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan BRKP , 2001 - 2008
• Sesmenkokesra, 2008 - 2011
• Dirjen United Nation - Food and Agricultural Organization , Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2012 - Sekarang