Liputan6.com, Jakarta - Indonesia sedang mengejar posisi strategis di dunia penerbangan internasional. Karena itu, pemerintah Indonesia berupaya maju untuk menjadi Anggota Dewan International Civil Aviation (ICAO) untuk periode 2016-2019.
ICAO sendiri, merupakan badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan jumlah anggota saat ini mencapai 191 anggota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 negara merupakan anggota dewan yang mempunyai hak eksklusif menentukan regulasi penerbangan sipil dunia.
Utusan Khusus Menteri Perhubungan RI untuk ICAO Indroyono Soesilo mengatakan, perlunya Indonesia masuk menjadi anggota ICAO karena bagian dari ekonomi terbesar di dunia.
Advertisement
"Kalau bicara world economy forum yang 20 besar, kita nomor 16. Tahun 2030 nomor 13," kata dia di Jakarta, Senin (1/2/2016).
Baca Juga
Sejalan dengan itu, industri penerbangan Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Dia bilang, Indonesia memiliki 237 bandara. Jumlah penumpang mengalami pertumbuhan 16 persen setahun untuk domestik, lalu 12 persen per tahun untuk internasional.
‎
"Jumlah kapal terbang 1.142 yang pakai nomor PK itu" tambah dia.
Untuk menjadi anggota dewan ICAO, dia menuturkan mesti memenuhi beberapa syarat. Di antara mengenai aspek keselamatan dan keamanan. Indroyono menyebutkan, untuk aspek keamanan tidak mengalami masalah yang berarti.
"Keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan sekarang digengot harus lolos ICAO, Federal Aviation Administration (FAA) kategori I, harus lolos Eropa pada kuartal I 2016‎ semua kerja keras," tegas dia.
Indroyono menuturkan, Indonesia kelima kali ini mengajukan diri menjadi anggota dewan ICAO. Dia menuturkan untuk mendapat posisi tersebut mesti mendapat setidaknya 125 suara dari anggota ICAO.
"Vote kita terakhir 2013 kita mendapat 97 suara, untuk menang Anda harus mendapat 125 negara atau suara. Caranya yang 97 kita pertahankan jangan yang milih 2013 terus tidak milih kita. Salah satu yang kita ambil di Afrika karena anggota ICAO jumlahnya 54 negara. Afrika kalau hanya semangat Asia Afrika belum cukup kita juga pelatihan.‎ Setiap tahun Kemenhub, BPSDM Kemenhub Garuda, Airnav bikin berbagai training dan workshop saya titip aja 3 orang boleh tidak ikut," jelas dia. (Amd/Ahm)
  Â