Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Sri Mulyani: Ada Potensi Tambahan Utang Rp 17 Triliun

Defisit fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) berpotensi melebar menjadi Rp 313,7 triliun

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 04 Agu 2016, 16:39 WIB

Diterbitkan 04 Agu 2016, 16:39 WIB

Utang Pemerintah 2016

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyatakan defisit fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) berpotensi melebar menjadi Rp 313,7 triliun atau 2,5 persen terhadap Product Domestik Bruto (PDB). Dengan pembengkakan ini, pemerintah harus menambah utang sebesar Rp 17 triliun.

"Dari perhitungan kemarin, mungkin akan ada tambahan (utang) Rp 17 triliun," kata Sri Mulyani usai penutupan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 di JCC, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pemerintah masih akan berusaha mencapai defisit anggaran sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

Realisasinya di semester I 2016 menjadi Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari PDB. Angka tersebut sudah 77,7 persen dari proyeksi di APBN-P 2016 sebesar Rp 296,7 triliun.

"Sekarang pembiayaan masih pada sekitar yang direncanakan. Kita harapkan defisit tidak akan meningkat, semoga tidak akan liar," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah, katanya, terus memonitor pendapatan dan belanja negara. Penghematan anggaran Kementerian/Lembaga di APBN-P 2016 diproyeksikan sebesar Rp 133,8 triliun.

Terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga dipangkas Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun karena pemerintah melihat terjadi kekurangan (shortfall) di beberapa sumber penerimaan negara, terutama setoran pajak.

"Kita akan terus memonitor revenue maupun spending-nya. Kita akan mengelola semua keuangan, melihat kemungkinan sehingga tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar," Sri Mulyani menerangkan.