RI-Inggris Bikin Satelit Buat Lacak Pencuri Ikan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah Inggris berkolaborasi memberantas praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Inggris mendukung program Menteri Susi Pudjiastuti dengan membantu proyek teknologi satelit di Indonesia senilai Rp 132 miliar.

Kerja sama investasi ini disepakati saat kunjungan Menteri Perdagangan Inggris, Hon Liam Fox ke kantor Susi Pudjiastuti, hari ini (6/4/2017). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto.

Rifky mengungkapkan, pemerintah Inggris melalui UK Space Agency (UKSA) telah menyetujui tawaran investasi di Indonesia dengan membuat proyek teknologi satelit bersama Inmarsat (International Maritime Satelite) senilai 8 juta pound sterling.

"Proyek ini nilainya 8 juta pound sterling, dari UKSA 4 juta pound sterling dan Inmarsat 4 juta pound sterling atau senilai Rp 132 miliar," ujarnya di GMB IV KKP, Jakarta, Kamis ini.

Lebih jauh dijelaskan Rifky, proyek inovasi berbasis teknologi satelit ini berupa aplikasi VMS (Vessel Monitoring System) demi mendukung pengurangan praktik pencurian ikan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sambungnya, proyek tersebut mendukung reputasi Indonesia sebagai pionir untuk mengantarkan perikanan yang terkendali dengan keterlacakan tinggi, dan mampu menguntungkan masyarakat lokal.

"Jadi ini satelit imaging, radar yang memantulkan data. Semua data itu kita gunakan untuk aksi penyergapan, makanya anggaran kita tidak besar. Karena itu efektif, kapal kita bergerak menyergap bukan patroli," Rifky menerangkan.

Dia mengaku, kerja sama dengan Inggris melalui pemanfaatan teknologi satelit sudah berlangsung sejak 2016. Sementara sistem VMS untuk proyek satelit diluncurkan per 1 April 2017.

"Implementasi dari proyek itu dilengkapi jangkauan pilot project yang mencapai 200 kapal ikan berukuran di atas 30 GT dan 200 kapal non VMS berukuran 20-30 GT," paparnya.

Proyek Inmarsat bertugas memastikan produk perikanan Indonesia aman, berkualitas, dan bebas dari tindak pencurian ikan ilegal. Bagi Indonesia, proyek tersebut dapat mengangkat reputasi Indonesia di European Commision Trade Group guna mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan.

"Meskipun Inggris telah menyatakan keluar dari Uni Eropa, tapi aturan pengelolaannya masih ikut Common Fisheries Policy (CFP) Uni Eropa. Jadi harus diteliti kebersihan dan keamanan produk yang masuk ke negaranya," kata Rifky.

Sebagai informasi, ekspor produk hasil perikanan dari Indonesia ke Inggris selama ini didominasi udang, tuna, cakalang, tongkol, kepiting atau rajungan, rumput laut dan ganggang lainnya, cumi-cumi atau sotong.

Sementara neraca perdagangan produk hasil perikanan Indonesia terhadap Inggris masih surplus sebesar US$ 89,09 juta di 2016. Realisiasi ini turun sebesar 6 persen dari 2015. (Fik/Gdn)