Lantik Ratusan Eselon III, Sri Mulyani Minta Tak Ada Lagi Pejabat Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 336 pejabat eselon III di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari ini.

Sri Mulyani meminta para pejabat barunya dapat bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang dianut instansinya, yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Dia pun mengimbau, agar mereka bisa bekerja dengan efektif, efisien dan maksimal pada sebuah institusi yang punya peran sangat penting dalam mengelola negara.

"Saya selaku Menteri Keuangan ingin mengingatkan, bahwa kita bekerja di sebuah institusi yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara, yakni sebagai pengelola keuangan negara," ujar dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Sri Mulyani mengingatkan jika mereka memiliki tugas yang tidak hanya sekedar mengelola APBN, tapi juga mengelola keuangan negara.

"Itu adalah tugas yang tidak mudah, karena kondisi ekonomi baik regional dan global tidak selalu positif dan mudah. Terutama beberapa minggu terakhir, guncangan global dirasakan seluruh negara termasuk Indonesia," tegas dia.

Sedikit memperingatkan, Sri Mulyani menyampaikan perihal masalah dalam internal kementerian, seiring tertangkapnya pejabat eselon 4 oleh KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dia menegaskan jika hal itu tidak lagi terulang karena mencemari nama baik Kementerian Keuangan.

"Berita tidak baik. Staf eselon 4 ditangkap oleh KPK OTT. Itu bentuk tamparan bagi kita semua. Oleh karenanya, lima value itu harus terus diimplementasikan karena eselon III adalah posisi kunci untuk membuat institusi itu baik atau buruk," pungkas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut daerah-daerah di Indonesia Timur menjadi daerah paling rawan terhadap praktik calo anggaran. Sebab, secara kemajuan, daerah tersebut dinilai masih belum mampu berkembang secara utuh.

"Ini memprihatinkan juga banyak di Indonesia Timur, di mana daerah yang menjadi pusat perhatian yang terluar, tertinggal, tapi mereka paling rawan menjadi objek para calo anggaran," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, tidak hanya pelosok-pelosok negeri saja yang menjadi objek praktik pencaloan anggaran. Beberapa kepala daerah baru yang belum cukup memiliki pengalaman pun tidak luput dari sasaran oknum untuk melakukan perbuatan tidak terpuji.

"Saya mendengar bahwa pemerintah daerah (pemda), terutama pemda yang masih baru terbentuk atau kepala daerah baru terpilih, biasanya mereka kemudian merasa perlu untuk sowan dateng, atau mereka tidak memiliki cukup pengalaman sehingga mereka kemudian menjadi objek sangat rawan bagi para makelar anggaran untuk kemudian perlu bertemu," tuturnya.

Untuk itu, Sri Mulyani pun meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mensosialisasikan serta melakukan edukasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada Juni 2018 agar terhindar dari calo-calo anggaran.

"Saya tekankan hal itu tidak perlu terjadi dan kami akan melakukan berbagai edukasi ini utamanya pada Juni ada Pilkada 170 daerah yang baru. Saya meminta Dirjen Perimbangan untuk aktif sampaikan kepada Kepala Daeah yang baru bahwa mereka tidak perlu bertemu dengan para calo anggaran," tegasnya.

Sri Mulyani juga membeberkan modus yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah dengan berpura-pura untuk menawarkan pencairan anggaran hingga menjadi konsultan.

"Modus dilakukan biasanya jasa pengurusan anggaran. Dia bisa jadi konsultan, dan bahkan menawarkan pencairan anggaran. Saya minta kepada Dirjen Perbendaharaan bahwa pencairan anggaran tidak perlu konsultan," pungkasnya.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com