Sri Mulyani Kecewa Anak Buahnya Jadi Makelar Anggaran dan Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret seorang pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berinisial YP.

Sri Mulyani meminta KPK agar kasus yang melibatkan bawahannya tersebut dapat diselidiki hingga ke akar permasalahan. Sehingga secara luas, kata dia, dapat terlihat apakah yang dilakukan YP dilakukan secara personal atau melalui sistem jaringan.

"Sangat setuju apa yang dilakukan dengan KPK dan mendukung langkah KPK secara keseluruhan. Saya harap kalau mereka dari satu sistem dan orang-orang terlibat, akan segera ditindak," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, di kantornya, Senin (7/5/2018)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku, tertangkapnya YP menjadi tamparan keras bagi Kementerian Keuangan, terutama bagi dirinya. Sebab selama ini, kata Sri Mulyani, pihaknya selalu mendorong dan mendukung reformasi birokrasi, disiplin, serta anti-korupsi.

"Terus terang saya kecewa dengan reformasi yang sudah dilakukan panjang, suatu proses bisnis yang open, transparan. Kemudian ternyata masih ada oknum Kementerian Keuangan mengambil kesempatan menjadi makelar anggaran. Tertangkapnya YP ini telah membunyikan alarm sangat keras, yang dilakukan YP adalah makelar anggaran," tegas Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menggelar operasi tangkap tangan di DKI Jakarta. Tim penindakan mengamankan sembilan orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Salah satu yang terjaring adalah YP, Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

“Ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Kita amankan total sembilan orang yang kita bawa ke kantor KPK. Ada beberapa unsur, ada dari pihak swasta, driver, PNS, dan ada anggota DPR RI (OTT KPK),” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan untuk menindak tegas pegawainya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Dia pun meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai tersebut, supaya kasus ini menjadi terang-benderang. 

"Saya sudah minta kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai terkait beberapa pemberitaan yang berhubungan dengan tingkah laku dari staf di (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai yang diberitakan melanggar masalah tata kelola bahkan terkait korupsi. Saya minta selain dilakukan tindakan tegas, juga dilakukan pemeriksaan," kata Sri Mulyani, di Jakarta, hari ini. 

Dia menerangkan lebih jauh, pada proses pemerikaan tersebut, Ditjen Pajak harus melihat terlebih dahulu apakah kasus tersebut dilakukan secara sistemik dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya bekerja atau secara individual.

"Kita juga harus bisa mampu mengidentifikasi apakah ini dilakukan secara personal ataukah dilakukan secara sistemik. (Kalau sistemik) berarti ada yang mendukungnya. Dan kalau ada yang mendukung harus dilakukan perbaikan secara keseluruhan termasuk melakukan tindakan tegas sesuai undang-undang ASN," kata Sri Mulyani. 

Pemeriksaan ini, diakui Sri Mulyani sangat penting bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menujukkan kepada masyarakat bahwa reformasi perpajakan yang kita lakukan harus mampu mengidentifikasi pelanggaran tingkah laku maupun tata kelola institusi. 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com