Temui Wapres Ma'ruf, Sri Mulyani Beberkan Program Ekonomi Syariah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, memberi arahan terhadap Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lewat wejangannya sebagai dewan pengarag IAEI, Wapres Ma'ruf mendengar bagaimana program kerja IAEI yang mendapuk Menkeu Sri Mulyani sebagai ketuanya untuk periode empat tahun ke depannya.

"IAEI menyangkut berbagai hal baik tentang industri halal, keuangan, literasi, pendidikan. Kebetulan kita sudah menyempurnakan komite nasional keuangan," jelas Wapres Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

Ditambahkan oleh Sri Mulyani, IAEI ke depan ingin memberi kesadaran kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Caranya, lewat program ultra mikro, KUR sampai ke kredit rumah.

"Jadi produknya yang bisa memberikan pilihan mengenai produk yang sifatnya syariah," jelas wanita akrab disapa Srimul ini di lokasi yang sama.

Srimul juga meyakini, melalui sejumlah program kerja yang digagasnya, IAEI dapat menginovasi seperti beberapa produk syariah milik pemerintah seperti suku wakaf link.

"Ini (IAEI) produk baru yang kita harapkan semakin membuat masyarakat sadar, bahwa instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif yang ruwet yang kita tidak mengerti. Tetapi sebenarnya sama saja pilihannya sepertimenaruh uang di bank atau membeli surat berharga atau beli saham," Sri Mulyani menandasi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyebut bahwa perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air dapat memberi sinyal positif di tengah melambatnya perekonomian global. Sebab, potensi pasar keuangan syariah sendiri cukup besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

"Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya tingkatkan inklusi keuangan Indonesia, tapi juga dalam rangka menangkal kondisi pelemahan dunia," kata Perry saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Perry mengatakan, saat ini baru ada sekitar 40 persen inklusi keuangan dari ekonomi Indonesia. Dengan berkembanganya ekonomi syariah, maka untuk mencapai angka 100 persen bukan lagi tidak mungkin.

Apalagi pemerintah juga terus mendorong beberapa segmentasi yang menjadi kekuatan pasar ekonomi syariah, di antaranya yakni melakukan pengembangan di lini pesantren, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri pariwisata, industri halal, hingga yang lainnya.

"Itu adalah pasar potensi sumber dari daya dukung ekonomi segmen itu perlu dikembangkan. Sehingga jadi daya dukung ekonomi ke depan dalam rangka mitigasi hadapi dampak global ekonomi," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com