Gelombang Ketiga Ditutup, Bagaimana Pandangan Masyarakat Soal Kartu Prakerja?

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membuat penelitian terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja dan tanggapan masyarakat terhadapnya. Hasilnya, mayoritas pembicaraan seputar program tersebut bersifat negatif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, terjaring 38 ribu perbincangan di dengan sentimen negatif mencapai 81 persen. Sisanya sekitar 19 persen merupakan perbincangan yang mempunyai sentimen positif.

"Sentimen negatif yang tinggi ini jelas dipengaruhi oleh kiprah staf khusus dan kritik keras masyarakat terhadap masalah konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya," tulis Indef dalam sebuah laporan yang diterima Liputan6.com, Jumat (1/5/2020).

Adapun hal yang menjadi kunci perbincangan yakni seputar konflik kepentingan, dimana salah satu perusahaan milik staf khusus (stafsus) presiden yakni Ruang Guru ikut terlibat dalam proyek Kartu Prakerja.

Kunci perbincangan selanjutnya yakni perihal program yang dianggap boros anggaran. Seperti diketahui, pemerintah telah meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Poin berikutnya yang banyak jadi sorotan masyarakat yakni perihal pengangguran akibat Covid-19. Dari 64.146 perbincangan yang dihimpun Indef, hanya 16 persen saja bernada positif. Sisanya sebanyak 84 persen negatif.

Beberapa hal yang jadi kunci perbincangan antara lain seputar pekerja yang dirumahkan, aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sepihak, Prakerja untuk korban PHK, dan bantuan sosial untuk PHK.

Jaring pengaman sosial (social safety net) pun tak luput dari pengamatan. Dari 38.260 perbincangan yang terjadi, 44 persen diantaranya positif dan 56 persen negatif. Beberapa indikator utama yang jadi kunci perbincangan yakni soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan program social safety net yang dianggap tidak tepat sasaran.