Lika Liku Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional

Pemerintah dihadapkan banyak tantangan dalam memulihkan ekonomi nasional

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Des 2020, 15:00 WIB
Diterbitkan 19 Des 2020, 14:30 WIB
FOTO: Indonesia Dipastikan Alami Resesi
Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyebut butuh proses untuk mengembalikan kondisi ekonomi seperti sediakala. Sehingga saat pandemi Covid-19 berakhir tidak serta merta kinerja ekonomi bisa meroket secara instan.

"Kalau perbaikan ekonomi bisa diatasi seandainya Covid-19 bisa diselesaikan. Jangan salah, tidak serta merta proses pemulihan ekonomi semudah seperti membalikan telapak tangan. Sehingga tetap butuh proses untuk mengembalikan ekonomi (seperti) semula," ucapnya dalam acara Vaksin dan Prospek Pemulihan Ekonomi, Sabtu (19/12/2020).

Sebab, kata Enny, dampak pandemi Covid-19 begitu masif dan sistemik dalam memukul kinerja perekonomian nasional sejak awal tahun ini. Salah satunya terekam jelas di sektor Ketenagakerjaan.

"Dimana ada tambahan pengangguran baru karena pandemi Covid-19 sebanyak 2,56 juta. Kemudian banyak lagi jutaan tenaga kerja yang mengalami penurunan pendapatan, pengurangan jam kerja, hingga banyak ornag yabg beralih kerja ke sektor informal," terangnya.

Akibatnya, tingkat konsumsi rumah menurun drastis selama pandemi Covid-19 berlangsung. Padahal sektor tersebut selama ini mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. "Bahkan, tingkat ketergantungan ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga itu mencapai 58 persen," jelas dia.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya bersifat extra ordinary, namun juga mampu mengkonsolidasikan berbagai program secara konkret menstimulus perluasan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

"Karena data dampak pandemi terhadap pengangguran itu luar biasa. Orang butuh memiliki lapangan kerja dalam jumlah besar," ujar dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indef: Vaksin Itu Bukan Obat

FOTO: Israel Akan Luncurkan Kampanye Vaksinasi Virus Corona COVID-19
Sebuah dosis vaksin virus corona COVID-19 disiapkan di Pusat Medis Sheba Tel Hashomer, Kota Ramat Gan, Israel, 17 Desember 2020. Israel akan meluncurkan kampanye vaksinasi virus corona COVID-19 pada 20 Desember 2020. (Xinhua/JINI/Gideon Markowicz)

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mendorong pemerintah untuk tetap mengedepankan proses 3T (tracing, testing dan treatment) dalam upaya memerangi Covid-19 di tanah air, meski sudah asa vaksin.

Sebab, vaksin dianggap bukan merupakan obat, sehingga didak cukup manjur dalam menangkal penularan virus mematikan asal China itu.

"Walaupun vaksin Covid-19 telah ditemukan tapi itu bukan obat. Sehingga pemerintah tetap harus akan pencegahan optimal dengan 3T yang harus dilakukan," ujar dia dalam acara Vaksin dan Prospek Pemulihan Ekonomi, Sabtu (19/12/2020).

Enny menjelaskan, melalui 3T akan banyak keuntungan yang bisa diperoleh dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Salah satunya dengan mendeteksi persebaran penularan virus yang ada di tataran masyarakat.

"Karena tanpa 3T kita tidak dapat menemukan masyarakat mana yang terinfeksi. Jadi, 3t yang harus dilakukan," terangnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk tidak abai dengan mengendorkan 3T kendati vaksin anti Covid-19 asal impor sudah tiba di Indonesia.

"Karena sekalu vaksin sifatnya pencegahan supaya tidak kena flu ibaratnya kalau di musim flu, tapi untuk mampu terhindar (Covid-19) vaksin sendiri tidak cukup," ucap dia mengakhiri.

Sulaeman

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya