Jokowi Perintahkan APIP dan BPKP Cari Tahu Penyebab Realisasi Belanja Pemerintah Rendah

Liputan6.com, Jakarta Realisasi belanja pemerintah baru mencapai 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi belanja pemerintah yang masih rendah ini.

"Supaya kita tahu semuanya realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15 persen ini untuk APBN dan 7 persen untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah baru 24,6 persen. Sekali lagi, kecepatan tapi juga ketepatan sasar. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).

Adapun pada kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda masih kurang dari 5 persen.

Sebab itu dia meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal percepatan belanja pemerintah

"Ini yang saya minta tadi dikawal. Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini ,ini ada apa," bebernya.

Sehingga kata dia BPKP dan APIP dapat memberikan serta menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. "Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian lembaga dan Pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," beber dia.

Saksikan Video Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta lembaga terkait selalu sigap mengawasi jalannya kinerja anggaran untuk mendongkrak laju perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.

Upaya pemerintah menggenjot pemulihan ekonomi disebut Jokowi bukan hal mudah. "Tahun ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Target kita adalah 7 persen di kuartal kedua dan itu bukan hal yang mudah," kata Jokowi dalam pidato pembuka koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Peserta rapat antara lain pejabat dari dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),

Jokowi mengakui, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama masih berada dalam angka minus.

Itu sebabnya, demi mencapai target di kuartal selanjutnya, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 triliun. "Ini (realisasi anggaran) harus cepat karena kita kejar-kejaran," jelas Jokowi.

Jokowi mengingatkan, bahwa yang diinginkan rakyat adalah hasil dari capaian dan bukan sekedar proses. Meski, hasil yang diperoleh bukan sembarang hasil namun tetap mengikuti prosedur berlaku.

"Prosedur itu penting, tapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditentukan karena yang ditunggu rakyat adalah hasil," Jokowi menandasi.

Reporter: Intan Umbari

Sumber: Merdeka.com