Prabowo Sebut Ada Koalisi KIM Plus Plus, Isyarat PDIP Akan Gabung?

Sri Mulyani Klaim Penetapan Imbal Hasil SUN Sesuai Mekanisme Pasar

Salah satu risiko yang harus diwaspadai terhadap tingkat imbal hasil SUN adalah perubahan kebijakan moneter negara maju.

oleh Liputan6.com Diperbarui 31 Mei 2021, 15:00 WIB

Diterbitkan 31 Mei 2021, 15:00 WIB

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak

Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan asumsi imbal hasil atau suku bunga Surat Utang Negara (SUN) dengan jangka waktu 10 tahun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 di angka 6,32 persen hingga 7,27 persen. Penetapan ini sesuai dengan mekanisme pasar.

"Terkait asumsi suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tingkat suku bunga atau yield ditentukan oleh mekanisme pasar," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Sri Mulyani menyampaikan, asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2022 mencerminkan kebutuhan pembiayaan APBN serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung.

Di mana salah satu risiko yang harus diwaspadai terhadap tingkat imbal hasil SUN adalah perubahan kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang didorong oleh pemulihan ekonomi yang cepat serta stimulus fiskal yang besar.

"Kita pernah belajar dari fenomena terdahulu seperti taper tantrum di tahun 2013, dimana ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang," sebutnya.

Sinergi dengan Otoritas Moneter

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan dalam melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah kebijakan secara antisipatif dan terkoordinasi. Salah satu langkah sinergi dengan otoritas lain seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah terkait dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan.

Pemerintah sepakat bahwa pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sangat diperlukan dalam meningkatkan stabilitas pasar yang pada gilirannya akan menurunkan yield SUN. Pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid, akan menjadi sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan berkesinambungan.

"Hal ini akan meminimalkan dampak risiko volatilitas aliran modal investor asing terhadap yield SUN," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓