Kemenkeu Minta Pemda Segera Salurkan Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera menyalurkan dana desa 2021. Alasannya, keterlambatan penyaluran akan sangat berdampak kepada masyarakat miskin.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, BLT Desa saat ini menjadi bagian dari dana desa setelah refocusing oleh pemerintah. Rendahnya realisasi BLT Desa sendiri terjadi karena masih banyaknya permasalahan di dalam penyaluran dana desa.

"Kita tahu yang namanya BLT Desa ini ini tentunya juga berkaitan dengan dana desanya secara keseluruhan," jelas dia kata dia dalam diskusi BLT Desa dan Bagaimana Desa Memenuhi Syarat Penyaluran, secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan catatanya, progres pencarian BLT Desa masih sangat rendah, di mana nilainya baru ada sekitar Rp 3,5 triliun. Sementara jika dilihat dari presentase BLT Desa melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap dana desa yang tersalur baru ada sekitar 22,5 persen.

"Ini harapan kita bisa lebih tinggi lagi," imbuh dia.

Untuk itu, dia meingbau kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada agar bisa berkomunikasi terus dengan daerah bagaimana bisa mempercepat penyaluran dana desanya. Apalagi persyaratannya mudah, tapi kelihatannya daerah masih banyak yang belum bisa menyelesaikan persyaratannya dengan baik.

"Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan agar daerah-daerah segera yang belum segera diselesaikan karena kalau dana desanya tidak disalurkan BLT-nya jadi tidak bisa disalurkan karena BLT itu ada dibagian dana desa," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, berharap masyarakat untuk lebih tahu mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ini adalah salah satu instrumen penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sri Mulyani, tidak mudah untuk bisa mengajak masyarakat tahu mengenai TKDD. Padahal ini penting mengingat alokasi dana TKDD yang hampir mencapai Rp 800 triliun.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakt berperan aktif dalam mengawasi realiasi anggaran tersebut.

"TKDD itu sebenarnya sangat penting karena sepertiga dari APBN. Poin kita adalah belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun, rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan juga ikut memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," jelas Sri Mulyani dalam acara final lomba Bedah Data APBD pada Selasa (8/6/2021).

Sri Mulyani pun menyambut baik lomba Bedah Data APBD ini, yang dinilai bisa memberikan cara yang tidak biasa untuk bisa menyampaikan data-data APBD kepada masyarakat dengan mudah dicerna dan dianalisa.

"Mereka punya pemikiran dan ide-ide luar biasa. Pertama, semuanya menggunakan IT based dan data driven, dua hal yang sangat keren. Anak-anak muda terutama lebih terampil mengunakan teknologi menjadi technology savvy di dalam teknologi digital," jelasnya.