Program Makmur Sukses Dongkrak Produksi Petani di Sulawesi Utara

Program Makmur pertani melakukan panen raya perdananya di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bоlmоng), Sulawesi Utara.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 16 Okt 2021, 18:15 WIB
Diterbitkan 16 Okt 2021, 18:15 WIB
Panen raya perdananya di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bоlmоng), Sulawesi Utara.
Panen raya perdananya di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bоlmоng), Sulawesi Utara.

Liputan6.com, Jakarta - Program Makmur pertani akhirya melakukan panen raya perdananya di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bоlmоng), Sulawesi Utara.

Program ini berhasil meningkatkan hasil pertanian khususnya komoditas padi dengan produktivitas mencapai 7,3 ton per ha gabah kering panen per hektar.

"Kegiatan Panen perdana Program Makmur yang merupakan salah satu program Kementerian BUMN, terbukti berhasil meningkatkan produktivitas gabah kering panen padi yang biasanya 3,8 ton per ha menjadi 7,6 ton per ha," kata Koordinator Wilayah Timur PPI Hemly Jambo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Selain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, panen bersama tersebut dilakukan juga dengan beberapa BUMN lain yang ambil bagian dalam program Makmur tersebut, seperti Pupuk Kaltim, BRI, dan Jasindo.

Dalam program tersebut, PPI terlibat sebagai distributor integrator, yaitu menyediakan produk keperluan Agro-Input mulai dari penyediaan pupuk berkualitas, benih unggul dan pestisida, sampai dengan pascapanen sebagai offtaker pembelian hasil panen bersama koperasi dan kios mitra binaan yang tergabung dalam program Makmur.

Program ini merupakan solusi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil petani melalui pendampingan dan edukasi kepada petani baik secara on farm maupun off farm.

Ini diharapkan memberikan jaminan input, kawalan budidaya, teknologi pertanian, jaminan pembelian hasil panen (offtaker), dan jaminan asuransi gagal panenKelompok tani dan koperasi yang tergabung dalam binaan PPI, dibantu permodalan usaha dari Bank Himbara; Bank BRI dan Bank Mandiri, melalui permodalan KUR pertanian sebagai dasar penyaluran kredit melalui berita kesepakatan bersama Rencana Anggran Biaya (RAB) minimal senilai Rp 10 juta-Rp 25 juta per ha, dengan bunga KUR Pertanian 6 persen per tahun.

PPI dalam menjalankan fungsi integrator dalam Program Makmur Agro-Solution ini merupakan kemitraan sinergi BUMN dengan PIHC dan anak perusahaan seperti Pupuk Kaltim yang ditunjuk sebagai project leader Indonesia bagian timur melibatkan Petrosida Gresik, BRI, Mandiri, Bulog, BPN, Dinas Pertanian, para petani, dan koperasi binaan.

"Program ini merupakan bisnis model pertanian sebagai solusi pertanian berkelanjutan yang terintegrasi multipihak, mulai dari pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian mengunakan pupuk nonsubsidi dengan berimbang. Dengan meningkatnya produktivitas, otomatis juga meningkatkan pendapatan petani,” ungkap Hemly.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Proses Penggabungan BGR ke PPI

Logo PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PT PPI.
Logo PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PT PPI.

Program Makmur tak hanya berlaku bagi tanaman pangan saja, tapi juga tanaman hortikultura. PPI saat ini dalam proses penggabungan BGR ke dalam PPI.

Ke depan, PPI dalam ekosistem perdagangan dan logistik rantai pasok pangan, memiliki pengalaman panjang, dan dengan 32 cabang dan ke depan 20 Divre, PPI tentu menjadi nilai lebih untuk mendistribusikan barang dengan baik dan sangat membantu petani di daerah dalam mendapatkan pupuk, pestisida, benih dan perlengkapan pertanian lainnya.

Peran PPI dalam mengintegrasikan perdagangan dan logistik klaster pangan, akan sangat mendukung program Makmur Agro Solution terhadap peningkatan hasil panen petani.

Ini merupakan salah satu model bisnis dalam penggabungan BGR ke dalam PPI, di mana penggabungan ini sesuai yang diamanahkan Presiden Joko Widodo melalui PP No.97/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penggabungan BGR ke dalam PPI sebagai upaya efisiensi dan efektifitas di rantai pasok pangan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya