Usai Rapat dengan BUMN Farmasi, DPR Minta Harga Tes PCR Turun

Liputan6.com, Jakarta Komisi VI DPR RI hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMN Farmasi. Alhasil, Komisi VI mendorong BUMN untuk bisa menghadirkan tarif tes PCR yang murah.

Adapun posisi harga ditetapkan pemerintah saat ini berkisar Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp300 ribu untuk di luar pulau Jawa dan Bali.

"Ini supaya dapat menggerakan aktivitas ekonomi dibidang transportasi, akomodasi dan pariwisata serta aktivitas lainnya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima saat membacakan hasil keputusan rapat bersama dengan BUMN Kesehatan, Selasa (9/11/2021).

Tak hanya itu, Komisi VI juga meminta agar BUMN sektor kesehatan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan kebutuhan riil jumlah vaksin yang dibutuhkan. Serta tepat distribusi sehingga dapat mendukung target vaksinasi untuk masyarakat yang masuk kriteria wajib vaksinasi.

"Kami mendorong PT Bio Farma, Kimia Farma dan seluruh BUMN juga dapat melakukan program vaksinasi gratis dan gerai PCR di seluruh jaringan apotik dan kliniknya untuk mempercepat program vaksinasi nasional dan menuntaskan pandemi Covid-19," jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan, bahwa harga asli untuk reagen polymerase chain reaction (PCR) yang dipublish saat ini hanya sebesar Rp90 ribu (tanpa PPN). Namun, harga ini belum termasuk dengan komponen penunjang lainnya seperti biaya APD dan jasa tenaga kesehatan, serta biaya operasional.

Sedangkan harga e-katalog (tanpa PPN) dalam proses pengajuan adalah Rp 81 ribu. Sementara harga e-katalog yang masih tayang saat ini adalah Rp193 ribu termasuk PPN, yang tayang sejak Februari 2021, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan harga baru menjadi Rp89.100 termasuk PPN.

"Dari harga juga memang kalau kita melihat struktur cost (harga) ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat, banyak juga ditanyakan oleh anggota (DPR)," kata dia dia dalam rapat kerja bersama dengan BUMN Kesehatan, di DPR RI, Jakarta, Selasa (9/11).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com