Pemerintah Turunkan Subsidi Energi dan Kompensasi jadi Rp 336,7 Triliun di 2023

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah masih memberikan subsidi energi dan kompensasi di 2023. Namun nilai kucuran anggaran subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG dan lainnya turun menjadi sebesar Rp 336,7 triliun. Tahun 2022, anggaran subsidi dan kompensasi dipatok Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan jika turunnya anggaran subsidi energi karena keyakinan jika harga minyak akan lebih rendah di kisaran USD 90 per barel dari posisi saat ini.

"Subsidi yang mencapai Rp 502 triliun ini yang terutama subsidi energi dan kompensasi yang ada di atas tahun depan anggarannya adalah Rp 336,7 triliun," jelas dia saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Selain harga minyak dunia yang lebih rendah, nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS juga diperkirakan akan lebih baik dibandingkan situasi yang sekarang ini.

Kendati anggaran subsidi turun, Sri Mulyani menilai sejatinya pemberian subsidi masih besar. "Dari sisi Absolut subsidi itu masih sangat tebal," jelas dia.

Dia pun meminta agar tetap ada langkah pengendalian konsumsi BBM pertalite maupun solar agar anggaran subsidi tidak jebol.

"Kita berharap dari KL juta KL untuk pertalite untuk solar, elpiji itu tetap di kendalikan karena kalau tidak pasti akan melewati bahkan yang Rp 502,4 triliun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengatakan jika subsidi dan kompensasi 2023 diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli serta mendukung UMKM.

Sri Mulyani membuktikan dengan adanya pemberian subsidi ini menggambarkan APBN merupakan shock absorber.

"Kita tetap memberikan bantalan subsidi dan bantalan sosial tadi yang sangat tinggi yang semuanya menggambarkan bahwa APBN masih menyiapkan diri kalau terjadi syok yang masih berjalan pada tahun depan," Sri Mulyani menandaskan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan APBN dalam jumlah tidak sedikit untuk subsidi BBM, yakni lebih dari Rp 502 triliun.

Tujuannya, agar harga sejumlah jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax masih di bawah harga keekonomian dan ramah kantong konsumen. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menahan kenaikan angka inflasi.

"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp 13.150 per liter, ecerannya masih Rp 7.650 per liter," papar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Airlangga lantas membandingkannya dengan harga BBM di sejumlah negara tetangga, sebut saja Thailand, Vietnam dan Filipina. Namun, dia tidak merinci harga tersebut untuk BBM jenis apa.

"Di negara lain misal Thailand, di Rp 19.500 (per liter), Vietnam Rp 16.645 per liter. Filipina Rp 21.352 (per liter). Sehingga kita relatif masih di bawah negara ASEAN lain," terang dia.

Adapun subsidi BBM ini dijaga agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Untuk itu, Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

"Sehingga tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah masih menggodok rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Kenaikan ini sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip dari Antara, Selasa (16/8/2022).

Pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar.

Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun. Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp502 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik di tahun 2022. Hal ini dilakukan agar harga BBM di masyarakat tak melambung tinggi.

Jokowi mengatakan APBN mengalami surplus Rp106 triliun hingga pertengahan 2022. Sehingga, pemerintah kini masih sanggup memberikan subsidi di sektor energi kepada masyarakat.

"Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik,sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," jelas Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Dia menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global saat ini. Inflasi di Indonesia berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, ekonomi nasional berhasil tumbuh positif di5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut.

"Dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun," ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan capaian tersebut patut disyukuri. Pasalnya, fundamentalekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.

"Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati- hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," pungkas Jokowi.