Registrasi Sosial Ekonomi Bikin Bansos Lebih Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut program pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Caranya dengan implementasi registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Menurutnya, Regsosek adalah pendataan secara komprehensif penduduk Indonesia. Melingkupi demografi, perumahan, kondisi disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial. Bahkan, mencakup juga presiden dan pejabat negara.

"Pelaksanakanaan registrasi sosial ekonomi aatau regsosek ini merupakan titik utama dari perjalanan panjang kita untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa," kata dia dalam acara bertajuk 'Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui Registrasi Sosial Ekonomi', Rabu (14/9/2022).

Suharso menerangkan, dalam kondisi saat ini dunia diahadapkan dengan upaya untuk bangkit dari kondisi pandemi. Ditambah, adanya tantangan dan krisis di berbagai aspek kedepannya.

Sebagai contoh, pemerintah mengambil langkah dalam memberikan perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos). Langkah ini perlu diperkuat, dan salah satu caranya melalui Regsosek yang akan dilakukan BPS pada Oktober mendatang.

"Ini perlu diperkuat, disatupadukan disempurnakan terutama benar-benar efektif mencapai tujuannya sasarannya agar kita bisa kurangi exclussin dan inclussion error," kata dia.

Suharso mengungkap, Regsosek memiliki dua pilar. Pertama, adalah proses pemutakhiran data sehingga bisa lengkap dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

"Regsosek berusaha akan mewujudkan pilar tersebut. Dengan data yang memadai, program pemerintah akan menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit yang maksimal," tegasnya.

Sementara, pilar kedua melingkupi terintegrasinya berbagai program yang dijalankan pemerintah dimana saat ini masih terfragmentasi atau terpisah.

"Pilar kedua ini pengintegrasian ini bisa diwujudkan (dengan mengacu Regsosek)," kata dia.

"Regsosek digunakan bersama lintas Kementerian, Lembaga dan daerah dengan pola bagi pakai, dan tentu kita berharap intevrensi dilakukan bisa konvergen di semua tingkatannya dan mencapai sasaran target dengan tingkat kebenaran yang tinggi," terangnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk 2023. Anggaran ini akan digunakan membantu masyarakat miskin dan rentan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangan-nya di Gedung DPR/MPR, pada Selasa (16/8/2022).

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," kata Jokowi, dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi melanjutkan, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, dengan anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar Rp 608,3 triliun.

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tutur sang Presiden.

Jokowi menambahkan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.