Kementerian PPN Gelar Indonesia Development Forum 2022, Cari Solusi Pembangunan yang Efektif

Liputan6.com, Badung - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kembali menggelar Indonesia Development Forum (IDF) tahun ini.

IDF 2022 merupakan acara puncak dari serangkaian acara IDF yang sebelumnya sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

Adapun forum ini diselenggarakan selama 2 hari pada 21 dan 22 November 2022 di Movenpick Resort Jimbaran, Jl Wanagiri No. 1, Badung, Bali.

Mengusung tema “The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation”, IDF merupakan sebuah wadah bagi berbagai pelaku pembangunan di Indonesia untuk berkumpul dan bertukar gagasan serta pemikiran.

Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi memaparkan, acara Puncak IDF 2022 memberi ruang bagi pemangku kepentingan berdiskusi soal pembangunan di Indonesia.

"IDF 2022 memberi ruang bagi pemangku kepentingan pembangunan untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi serta menyampaikan ide-ide pembangunannya kepada Pemerintah sebagai tahap inisiasi dengan harapan ada keluaran berupa dokumen usulan kebijakan pembangunan," ujar Taufik dalam sambutannya, pada acara puncak IDF di Bali, Senin (21/11/2022).

Taufik menambahkan gelaran IDF ini juga dilakukan selaras dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi demi menghasilkan ketahanan dan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, IDF juga menjadi sarana untuk mendorong efektifitas dalam pembangunan industri di indonesia.

Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, Taufik mengungkapkan IDF akan terus mewadahi diskusi informatif untuk membahas berbagai isu di Indonesia.

"Kami juga terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan IDF setiap tahunnya," lanjut Taufik.

IDF 2022 berfokus pada pembangunan industri di Indonesia yang diharapkan dapat menginspirasi pembicara dan peserta IDF untuk memikirkan gagasan baru tentang peningkatan kapasitas industri di Indonesia di masa depan dalam menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki, serta merespons perkembangan pasar yang dinamis dan siklus perkembangan teknologi yang berlangsung makin cepat.

Hasilnya diharapkan dapat melengkapi, memperkuat, dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri yang ada sehingga mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi di Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi negara maju, adil, dan sejahtera.

Sebelumnya, Indonesia berhasil mengantongi sekitar USD 8 miliar setara Rp 125 triliun sebagai komitmen investasi dari rangkaian perhelatan KTT G20 2022 di Bali.

Komitmen investasi yang diterima Indonesia itu berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan beberapa negara Eropa.

Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan jika nilai komitmen investasi tersebut bisa terus meningkat karena masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi diteken.

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar USD 7 sampai USD 8 miliar, tapi ada sekitar kurang lebih USD 10 miliar yang belum bisa diteken tapi sudah ada kesepahaman dan saya tidak mau mengumumkan yang USD 10 miliar ini karena itu belum diteken," kata Bahlil Lahadalia melansir Antara di Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Dia mengatakan untuk kepastian dari komitmen investasi ini akan ada detail penandatanganan Head of Agreement (HoA).

Selama rangkaian KTT G20 di Bali telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan di berbagai sektor. Bahlil bahkan menyebut bisa bertemu dengan 9-10 investor per harinya.

Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah menghasilkan Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret.

Terdapat pula dokumen G20 Action for Strong and Inclusive Recovery yang berisi daftar proyek dan merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa Presidensi Indonesia G20.

G20 Indonesia juga menghasilkan beberapa hasil konkret, misalnya terbentuknya Pandemic Fund yang mengumpulkan USD 1,5 miliar.

Kemudian pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah IMF sejumlah USD 81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

Selain itu juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia dalam memperoleh komitmen dari just energy transition program.