Pemerintah Minta Swasta Ikut Biayai Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berharap sektor swasta ikut terlibat dalam melakukan transisi energi. Mendukung hal itu, sederet insentif hijau telah diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan mengatakan, pemerintah aktif dalam menggalang dukungan dunia internasional. Pada saat yang sama, sektor swasta juga diminta terlibat.

"Disamping terus kita mengadvokasi dukungan keuangan dari negara-negara maju ya di berbagai forum diplomasi internasional, pemerintah Indonesia juga tetap mengoptimalkan keuangan publik serta mobilisasi sektor private dalam pembiayaan aksi iklim," ungkap Boby dalam Executive Forum: Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Data Belanja Perpajakan Pemerintah mencatat insentif fiskal hang sudah diberikan ke sektor terkait iklim mencapai Rp 38,8 triliun sejak 2019 sampai 2024. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga Rp 51,5 triliun sampai akhir 2025.

Boby menyampaikan, sektor swasta bisa berperan dalam penerapan transisi energi hijau. Misalnya, dengan mengutangi emisi karbon dalam kegiatan usahanya hingga melirik ke investasi hijau.

"Salah satu cara yang efektif dari pelaku bisnis adalah melalui inovasi. Jadi peran swasta misalnya harus mengembangkan teknologi baru, kemudian kurangi jejak-jejak lingkungan atau CO2-nya dan sebagainya, termasuk juga meningkatkan teknologi yang berkaitan dengan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mempromosikan ekonomi sirkular," terangnya.

"Selain itu tentunya tadi kalau kembali ke pendanaan, mobilisasi modal untuk transisi hijau. Ini sangat penting untuk peran swasta dan lembaga keuangan khususnya harus mengarahkan investasinya kepada proyek-proyek atau program yang berkelanjutan," tambah Boby.

Sebelumnya, pemerintah diketahui telah mengucurkan dana APBN sejumlah Rp 610,12 triliun transisi energi bersih. Angka ini ternyata masih sebagian kecil dari total dana yang dibutuhkan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan mengungkapkan angka tersebut telah dikucurkan sejak 2016 hingga 2023.

"Hasil climate budget tagging Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2023, pemerintah Indonesia itu telah merealisasikan anggaran negara rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim," ungkap Boby dalam Executive Forum: Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Angka tersebut setara dengan 3,2 persen dari total APBN setiap tahunnya. Totalnya, kas negara sudah dipakai Rp 610,12 triliun untuk transisi energi.

"Setara dengan 3,2 persen dari APBN tiap tahunnya dengan jumlah kumulatifnya sejak 2016 adalah Rp 610,12 triliun," imbuhnya.

Boby menerangkan, alokasi dana dari APBN tersebut masih jauh dari biaya yang dibutuhkan untuk mengejar nol emisi karbon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung setidaknya butuh USD 1 triliun atau setara Rp 16.816 triliun (kurs Rp 16.816) untuk mencapai nol emisi karbon di 2060.

Sementara itu, Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia butuh USD 97,1 miliar hingga 2030 dan USD 580,3 miliar sampai dengan 2050. Biaya itu hanya untuk transisi energi bagi kapasitas terpasang (on grid).

"Sementara tadi disampaikan kapasitas ruang fiskal APBN sangat berbatas dengan berbagai prioritas pembangunan yang kita miliki bersama," katanya.