Peringati Hari Migran Internasional, Menaker: PMI Harus Bangkit Demi Kejayaan Negara

Liputan6.com, Jakarta Setiap tanggal 18 Desember, Indonesia dan Negara-negara Dunia memperingati Hari Migran Internasional (International Migrant Day). Untuk tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengusung tema Pekerja Migran Indonesia Bangkit Bekerja, Indonesia Jaya.

"Maksud dan makna tema ini adalah kita berharap pada kondisi yang sudah mulai pelan-pelan normal ini, para pekerja migran Indonesia (PMI) kita mempunyai semangat bangkit untuk bekerja yang akhirnya berdampak pada kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Minggu (18/12/2022).

Menaker menjelaskan, puncak peringatan Hari Migran Internasional tahun 2022 berlangsung di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dipilihnya NTB sebagai tuan rumah peringatan Hari Migran Internasional mengingat NTB merupakan salah satu provinsi kantong PMI.

Dalam pelaksanaannya, peringatan Hari Migran Internasional dilaksanakan secara hybrid yang melibatkan seluruh stakeholders di bidang penempatan PMI.

Mulai dari Calon PMI, PMI purna, keluarga PMI, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), hingga Perwakilan RI di 12 negara penempatan.

Dalam kesempatan yang sama, juga akan  dilangsungkan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA), sebagai apresiasi bagi instansi, badan, dan perseorangan yang terlibat aktif dalam proses migrasi.

"Pada hakikatnya peringatan ini bukan hanya sebatas perayaan, namun juga meneguhkan kembali komitmen dan memperkuat peran seluruh stakeholders dalam mewujudkan proses migrasi yang aman bagi para PMI," tegas Menaker.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan kembali berhasil menggagalkan 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi mendadak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (15/12/2022).

Sidak yang dilakukan tersebut merupakan pengembangan dari Sidak yang dilakukan pada 17 Oktober 2022, di mana berhasil menggagalkan 38 PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah.     

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini total pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Namun, baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum.

Jokowi pun meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri. Hal ini untuk mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.

"Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata Jokowi saat melepas PM skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale Jakarta, Senin (17/10/2022).

"Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," sambungnya.

Dia mengaku senang dengan pelepasan PMI ke Korea Selatan. Jokowi menilai PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi.

"Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujarnya.

Jokowi juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.

"Saya senang ini akan banyak lagi private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," tuturnya.

"Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuh Jokowi.