25,27 Juta Orang Indonesia Masih Miskin hingga Maret 2024, Lebih Rendah Sebelum COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin turun 0,68 juta jiwa menjadi 25,27 juta jiwa pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin ini merosot 0,33 persen dibandingkan Maret 2023.

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7/2024). "Pada Maret 2024, ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yaitu persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin,  jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang," ujar dia.

Imam menuturkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi covid-19. Meskipun, jumlah penduduk  miskin RI sempat meningkat pada masa pandemi covid-19.

"Setelah sempat meningkat pada masa pandemi sebelumnya tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021," kata dia.

Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp 582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.

Berdasarkan komponen, pengeluaran makanan masih mendominasi garis kemiskinan di RI mencapai 74,44 persen. Sementara komoditas non-makanan menyumbang 25,56 persen.

Berdasarkan wilayah,  berdasarkan data BPS, pada Maret 2024, penduduk miskin masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera. Adapun, penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 0,57 persen poin dari 13,29 persen pada Maret 2023 menjadi 12,72 persen pada Maret 2024.

Dengan perkembangan tersebut, jumlah penduduk miskin turun 3,06 juta orang atau turun 2,22 poin persentase dalam 10 tahun terakhir. Atau data-rata penduduk miskin turun 300 ribu orang per tahun. 

"Tingkat kemiskinan 9,03 persen merupakan yang terendah dalam 1 dekade terakhir," ujar dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 turun 0,21 persen poin terhadap September 2022 menjadi sebesar 9,36 persen.

Secara tahunan atau year on year (YoY), persentase penduduk miskin Indonesia juga turun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022," jelas Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Senin (17/7/2023).

Atqo menjabarkan, populasi penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 pun turun 7,29 persen dibanding September 2022 yang sebesar 7,53 persen.

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 di wilayah perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang. Dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023.

"Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang, dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023," imbuh Atqo.

Adapun garis kemiskinan per Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 408.522 (74,21 persen), dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen).

"Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun. Ia mengklaim, 51,2 persen daripadanya dinikmati langsung oleh masyarakat, khususnya warga miskin.

"Terutama masyarakat miskin. Kita lihat untuk bantuan PKH sebesar Rp 14,7 triliun ada 9,9 juta keluarga penerima manfaat. Kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat," paparnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).

"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah disebutnya sudah membayar Rp 19,3 triliun bagi 96,7 juta jiwa masyarakat untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Mereka kalau sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya, karena pemerintah sudah membayar Rp 19,3 triliun hingga Mei 2023 untuk 96,7 juta jiwa, terutama kelompok miskin dan rentan," terangnya.

Gelontoran lainnya, untuk bantuan benih, mulsa, dan pupik organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit equivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator.

Berikutnya, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Kemudian, Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN," tutur Sri Mulyani.

Belanja lainnya dialokasikan untuk bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana gempa Cianjur, dengan membangun kembali 42,4 ribu unit rumah senilai Rp 1,2 triliun. Lalu, pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana mencapai Rp 46,5 triliun.

Sedangkan melalui belanja non kementerian/lembaga, belanja APBN dialokasikan pada subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Lalu, subsidi dan kompensasi BBM Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.

Selanjutnya, pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja sebesar Rp 1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.