Bantu Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Logistik Perlu Optimalisasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan lembaga riset Tenggara Strategics mengadakan konferensi pers daring untuk meluncurkan laporan penelitian terbaru bertajuk “Optimalisasi Penurunan Biaya Logistik Darat.”

Perlunya langkah konkret dalam menurunkan biaya logistik nasional guna mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung penurunan biaya logistik. Pada tahun 2023, total belanja perpajakan untuk sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp 26 triliun”. Ujar Analis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Widodo Ramadyanto dikutip pada Senin (25/11/2024).

Biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai 23,08 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (13 persen) dan Singapura (8 persen). Kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi darat, yang mencakup 50 persen dari total biaya logistik domestik. Kondisi ini, menurut penelitian, memerlukan kebijakan yang terfokus pada efisiensi biaya transportasi darat untuk mengurangi beban ekonomi secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri  menambahkan bahwa sektor logistik merupakan elemen vital dalam mendukung ekonomi nasional.

“Sektor jasa transportasi dan logistik merupakan urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan insentif fiskal yang telah diberikan memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor ini untuk semakin efisien,” jelasnya.

Selain itu, dia juga memperingatkan bahwa penghentian insentif fiskal ini tentunya akan meningkatkan beban biaya transportasi, serta pada suatu saat dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi.

Adapun rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini meliputi penguatan kebijakan fiskal, optimalisasi implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), serta peningkatan digitalisasi dengan teknologi pelacakan real-time.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien dan berdaya saing untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. 

Indonesia terus berupaya mengurangi biaya logistik yang masih tinggi, meskipun terdapat beberapa tantangan besar yang harus dihadapi.

"Di tahun 2022, angka 14,1 persen ini baru mencakup biaya logistik domestik saja, dan belum mencakup biaya logistik ekspor yang mencapai 8,98 persen terhadap PDB," ujar Peneliti Senior Tenggara Strategics, Eva Novi Karina pada Konferensi Pers Kebijakan Tinjauan Strategis Logistik Darat di Indonesia oleh Tenggara Strategics pada Jumat (22/11/2024). 

Pemerintah telah menerapkan kebijakan insentif pajak seperti melalui PMK No. 71 Tahun 2022 yang menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa jenis jasa, termasuk pengiriman paket dan pengiriman barang.

Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga layanan yang lebih terjangkau. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan National Logistic Ecosystem (NLE) yang dapat membantu mempercepat waktu bongkar muat di Pelabuhan.  

NLE memberikan dampak terhadap penurunan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat dari 4 hari turun menjadi 2,6 hari. Meskipun berhasil mengurangi waktu dan biaya logistik di pelabuhan, tetapi implementasi dari kebijakan ini belum dapat mempengaruhi sektor logistik darat secara penuh.

Tarif tol yang dinilai tinggi oleh pelaku logistik membuat banyak yang memilih jalur konvensional seperti jalur pantura. "Salah satu tantangan pada kebijakan infrastruktur jalan tol ini adalah tarif tolnya masih sangat tinggi," tutur Eva.

Eva juga menambahkan,  Indonesia dapat belajar dari Tiongkok dan India yang telah menerapkan digitalisasi besar-besaran di sektor logistik. Digitalisasi dan pengembangan infrastruktur antarmoda dinilai penting untuk mempercepat pengiriman dan menurunkan biaya operasional, sehingga sektor logistik Indonesia dapat menjadi efisien dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan biaya logistik di Indonesia terus menurun sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau dan ekonomi Indonesia dapat semakin kuat.