Twitter Akan Larang Semua Iklan Bermuatan Politis dalam Platformnya

Liputan6.com, Jakarta - Pada Rabu, 30 Oktober 2019, Twitter mengemukakan pernyataan bahwa mereka akan berhenti menerima iklan politik secara global pada platformnya. Hal ini dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran yang berkembang atas informasi yang salah dari para politisi di media sosial.

Dikutip dari AFP pada Kamis (31/10/2019) Kepala eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan lewat akun Twitternya bahwa sementara periklanan internet sangat kuat dan sangat efektif untuk pengiklan komersial, kekuatan itu membawa risiko signifikan bagi politik, di mana itu dapat digunakan untuk mempengaruhi suara untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

Langkah ini datang bersamaan dengan Facebook yang berada di bawah tekanan untuk menerapkan pengecekan fakta kepada politisi yang menjalankan iklan politiknya.

Dorsey mengatakan kebijakan baru itu, yang rinciannya akan diumumkan bulan depan dan diberlakukan mulai 22 November, akan melarang iklan mengenai masalah politik dan juga dari para kandidat.

"Kamu hanya akan menghentikan iklan dari kandidat-kandidat politik," katanya.

Dorsey juga mengatakan perusahaannya mengambil tindakan untuk mengatasi potensi masalah dari 'optimasi pembelajaran berbasis pesan dan penargetan mikro, informasi menyesatkan yang tidak dicentang, dan penipuan mendalam'.

Langkah Twitter berbeda dengan kebijakan Facebook yang memungkinkan pidato politik dan iklan berjalan tanpa pengecekan fakta di jejaring sosial terkemuka.

CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan iklan politik bukanlah sumber pendapatan utama tetapi menambahkan bahwa ia percaya penting untuk memungkinkan semua orang "bersuara," dan bahwa melarang iklan politik akan menguntungkan petahana.

Dorsey mengatakan dia tidak setuju dengan penilaian Zuckerberg.

"Kami telah menyaksikan banyak gerakan sosial mencapai skala besar tanpa iklan politik. Saya percaya ini hanya akan tumbuh," katanya.

"Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan bagi demokrasi di Amerika dan di seluruh dunia," tweet kandidat presiden Demokrat AS Hillary Clinton.

Kepala keuangan Twitter Ned Segal mengatakan langkah itu akan memiliki dampak keuangan yang kecil.

"Karena kami mendapat pertanyaan: Keputusan ini didasarkan pada prinsip, bukan uang," katanya. "Sebagai konteks, kami telah mengungkapkan bahwa pengeluaran iklan politik untuk semester tengah AS 2018 adalah (kurang dari) $ 3M."

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Simak Video Pilihan Berikut:

Platform media sosial telah ditantang oleh kampanye Presiden Donald Trump dan penggunaan iklannya yang mengandung klaim yang menurut para kritikus tidak sesuai dengan pengecekan fakta.

"Apakah Twitter juga akan menghentikan iklan dari saluran media liberal yang bias yang sekarang akan berjalan tidak terkendali karena mereka membeli konten politik yang jelas dimaksudkan untuk menyerang Partai Republik?" ujar Trump dalam kampanyenya.

Demokrat telah meningkatkan tekanan pada Facebook untuk menghapus iklan politik, dan sekelompok karyawan juga menyerukan upaya yang lebih kuat oleh jejaring sosial untuk menekan "informasi sipil yang salah" dari para politisi.

Reaksi awal lainnya terhadap pengumuman Twitter adalah positif.

"Sampai platform media sosial milik pribadi dapat mengembangkan dan secara konsisten menegakkan standar untuk mencegah informasi yang tidak akurat dalam iklan politik, ini adalah langkah yang tepat," kata Michelle Amazeen, seorang profesor Universitas Boston yang berspesialisasi dalam komunikasi politik.

Nina Jankowicz, seorang rekan Wilson Center yang berspesialisasi dalam disinformasi, juga menyambut baik keputusan tersebut.

"Sangat bagus bahwa langkah ini telah dibuat secara global dan tidak hanya di Amerika Serikat," katanya.

"Terlalu sering perusahaan-perusahaan ini beroperasi dalam awan ketidaktahuan yang disengaja tentang efek produk mereka di luar perbatasan kita."

Jankowicz mengatakan, keputusan itu dapat menyamakan kedudukan dengan mencegah kandidat dan kelompok yang lebih kaya mendominasi pembicaraan sosial.

"Pidato berbayar pada dasarnya menghilangkan kemampuan beberapa kelompok untuk berbicara dan didengar karena mereka tidak dapat bersaing dengan jangkauan yang dibayar oleh rekan-rekan mereka yang lebih kaya," katanya.

Lebih hati-hati, analis senior eMarketer Jasmine Enberg mengatakan masih belum jelas seberapa besar dampak perubahan itu, mengingat bahwa iklan politik bukanlah bagian utama dari bisnis inti Twitter.

"Dan mengingat sifat platform, orang, penerbit dan politisi masih akan menggunakan Twitter untuk membahas politik secara organik, yang berarti bahwa itu tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah informasi yang salah," kata Enberg.

Profesor Syracuse University, Jennifer Grygiel juga skeptis, mencatat dalam sebuah tweet: "Twitter telah menjanjikan banyak hal di masa lalu yang belum mereka sampaikan.

"Kita harus menunggu dan melihat seberapa efektif kebijakan politik baru itu nantinya."

Reporter: Windy Febriana