Polusi di Thailand Makin Parah, Warga Bangkok Diminta Kerja dari Rumah

Liputan6.com, Bangkok - Karyawan di perkantoran kota Bangkok, Thailand diminta untuk bekerja dari rumah guna menghindari polusi udara. Kabut tebal akibat polisi ini dilaporkan berbahaya dan mempengaruhi pernapasan.

Pemerintah kota meminta kerja sama dari para pengusaha membantu para pekerja di kota berpenduduk 11 juta orang tersebut menghindari polusi, yang diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat.

Situs web pemantau udara IQAir menempatkan Bangkok di antara 10 kota paling tercemar di dunia pada Kamis (15/2).

Dikutip dari laman SCMP, Kamis (15/2/2024) tingkat partikel di Bangkok mancapai PM2.5 atau paling berbahaya dengan partikel sangat kecil dapat memasuki aliran darah.

“Ini semakin parah karena terlalu banyak kabut asap,” kata tukang ojek bernama Kornpong Poprakun (57).

“Mata saya gatal karena banyak debu, dan sulit bernapas.”

Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan, semua pegawai kota akan bekerja dari rumah pada Kamis dan Jumat.

“Saya ingin meminta kerja sama dari jaringan BMA yang terdiri dari sekitar 151 perusahaan dan organisasi, baik kantor pemerintah maupun sektor swasta,” katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa lebih dari 60.000 orang terkena dampaknya.

Chadchart mengatakan, setidaknya 20 dari 50 distrik di Bangkok diperkirakan memiliki tingkat partikel PM2.5 yang tidak sehat.

Kualitas udara di Thailand sering kali buruk pada awal tahun karena asap dari para petani yang membakar jerami di ladang menambah emisi industri dan asap knalpot kendaraan.

Bangkok dan kota di utara Chiang Mai termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia dalam beberapa hari pada tahun lalu.

Krisis kesehatan masyarakat sedang terjadi karena masalah ini, dengan setidaknya dua juta orang di Thailand membutuhkan perawatan medis karena polusi pada tahun 2023.

Pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2024 berjanji untuk menjadikan penanggulangan polusi udara sebagai “agenda nasional”, dan rancangan Undang-Undang Udara Bersih telah disahkan oleh kabinetnya bulan lalu.

Namun masalahnya tetap ada, dan pengadilan di Chiang Mai bulan lalu memerintahkan pemerintah untuk membuat rencana mendesak untuk mengatasi polusi udara dalam waktu 90 hari.