76 Tahun Peringatan Nakba, Dubes Palestina: Kami Ingin Perang Bodoh Ini Segera Berakhir

Liputan6.com, Jakarta - Perang Israel Vs Hamas yang pecah sejak 7 Oktober 2023 bukan kali pertama menandai penderitaan masyarakat Palestina.

Kesengsaraan telah mereka rasakan sejak tahun 1948, ketika lebih dari 750 ribu orang diusir dari rumah-rumah mereka pasca Israel mendeklarasikan kemerdekaannya menyusul Mandat Inggris untuk Palestina pada 14 Mei 1948. Keesokan harinya, perang Arab-Israel yang menjadi titik awal nestapa warga Palestina dimulai.

Peristiwa pengusiran tersebut dikenal sebagai Nakba, yang dalam bahasa Arab artinya "malapetaka". Setiap tahunnya, warga Palestina memperingatinya dengan berdemonstrasi dan menggunakan kunci sebagai simbol perjuangan mereka.

Tahun ini, peringatan Nakba semakin pilu, khususnya bagi warga Jalur Gaza. Penderitaan warga Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak serangan brutal Israel pada Oktober tahun lalu.

Perjuangan mereka sejak puluhan tahun lalu pun masih sama: ingin bebas dan merdeka.

"Kami akan terus berjuang dan berjuang. Kami memperjuangkan akhir dari okupasi (Israel) dan berjuang agar perang bodoh terhadap warga Palestina dimana pun segera berakhir," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun dalam peringatan ke-76 Nakba di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Warga Palestina, sebut Zuhair, terus mendambakan perdamaian dalam kehidupan mereka.

"Pemimpin dan warga Palestina masih menantikan perdamaian sesungguhnya, berdasarkan hukum internasional. Bukan perdamaian versi Israel, itu tidak dapat diterima," tutur dia.

Zuhair sendiri menggambarkan peringatan Nakba sebagai pengingat akan kesedihan dan ketidakadilan.

"Tujuh puluh enam tahun Palestina berada di bawah okupasi. Tidak ada yang bisa menerima ini, tidak ada yang mau rumahnya diambil oleh orang lain," tegasnya.

Semua hal yang dialami oleh masyarakat Palestina selama ini tidak lepas dari campur tangan negara Barat.

"Apa yang terjadi pada tahun 1947-1948, diciptakan oleh Inggris, dengan dukungan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya," ungkap Zuhair.

Setelah apa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Palestina selama ini, Zuhair menyayangkan bahwa komunitas internasional seolah masih diam. Meski 143 negara mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, dia mengatakan AS selalu memegang kendali.

"Saya ingin mendengar alasan dari politikus AS, mengapa mereka menentang Palestina sebagai negara merdeka. Mengapa mereka tidak mempertimbangkan hukum internasional dan kemanusiaan untuk membiarkan Palestina merdeka?" tanya dia.

Sikap tersebut, kata Zuhair, semata-mata merupakan strategi politik AS di kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari pernyataan tertulis Kedutaan Besar Palestina yang diterima Liputan6.com, sejak tragedi Nakba, Israel bertanggung jawab atas kematian lebih dari 100 ribu warga Palestina dan penahanan sewenang-wenang terhadap lebih dari satu juta orang.

"Kebanyakan dari para korban adalah warga biasa, bukan dari militer. Mereka termasuk anak-anak dan wanita. Lebih dari 70 persen wilayah Gaza hancur," papar Zuhair.

Terbaru, Israel turut menyerang bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Gaza, yang juga dikirim dari Indonesia.

"Tidak hanya bantuan kemanusiaan, mereka menghancurkan sekolah, rumah sekit, masjid, gereja dan gedung-gedung. Ini adalah kebijakan mereka untuk menghancurkan warga Palestina di mana pun," tambah dia.

Hingga kini, Indonesia masih tetap di posisi yang sama untuk mendukung Palestina dan memperjuangkannya untuk bebas. Hal ini menjadi dukungan yang sangat berarti bagi Palestina.

"Dukungan seperti itu, bukan hanya bantuan dan sebagainya, sangat berarti bagi kami," kata Zuhair.

"Semua hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan diplomasi oleh Menteri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak akan pernah meninggalkan Palestina."

Hal senada juga diungkapkan oleh Konselor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk Urusan Timur Tengah Rizal Al Huda, yang juga hadir dalam peringatan ke-76 Nakba.

"Indonesia tidak akan beranjak sedikit pun dari dukungan kita terhadap Palestina dan rakyat serta pemerintah akan selalu berpihak pada Palestina," ujar Huda.

"Pemerintah Indonesia akan terus mendorong gencatan senjata permanen di Gaza dan menghilangkan segala hambatan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan."

Indonesia, tegas Rizal, akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Palestina.