Presiden Joko Widodo Putuskan Vaksin Covid-19 Gratis, Ini 5 Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Sejak awal tahun 2020, berbagai negara di dunia terus berjuang untuk melawan virus Corona Covid-19. Mulai dari merawat para pasien yang terjangkit positif, mengambil kebijakan pemabtasan sosial hingga lockdown, serta menemukan vaksin.

Usai berjuang selama hampir setahun, berbagai perkembangan soal vaksin Covid-19 pun mulai menunjukkan titik terang. Tak terkecuali di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo baru saja mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat Tanah Air akan dibebas biayakan alias gratis. 

"Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi saat menyampaikan perkembangan vaksin Corona melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu siang, 16 Desember 2020.

Ramai jadi perbincangan, berikut ini Liputan6.com rangkum 5 fakta vaksin Covid-19 diputuskan gratis oleh Presiden Joko Widodo yang dilansir dari berbagai sumber, Rabu (16/12/2020).

Melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu siang, 16 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya soal vaksin Covid-19 di Indonesia. Lewat saluran media resmi tersebut, presiden Indonesia ke-7 ini menyebutkan jika vaksin Covid-19 adalah gratis bagi masyarakat.

Jokowi menekankan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak akan dikenakan biaya sama sekali saat nantinya program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan.

"Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," Jokowi melanjutkan.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga akan memerintahkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, untuk merelokasikan dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksin Covid-19 secara gratis.

"Sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.

Bahkan, presiden Jokowi turut menegaskan siap menjadi penerima pertama vaksin Corona Covid-19, guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan adalah aman.

Disisi lain, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Saleh menegaskan, hal ini menjadi tanda keseriusan pemerintah memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

"Aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (16/12/2020). dikutip dari Merdeka.

"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan vaksinasi secara gratis," lanjutnya.

Sebelumnya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menekankan bahwa anggaran negara bukan kendala yang membuat pemerintah tak menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat. Saat ini ada dua skema vaksinasi yakni, gratis dan berbayar alias mandiri.

"Saya perlu tegaskan, bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," ujar Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12/2020).

Pemerintah tengah mengkaji hal-hal teknis terkait program vaksinasi Covid-19. Wiku memastikan pemerintah berkomitmen vaksin tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Menyusul adanya instruksi langsung yang diberikan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan mulai melakukan pendataan terhadap para pekerja untuk memperoleh bantuan vaksin anti Covid-19. 

"Kami telah diminta oleh pemerintah untuk menyiapkan data pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan vaksin. Kami telah mulai mendata dan kami akan terus melakukan pendataan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam webinar Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah, Rabu (16/12/2020) dikutip dari Merdeka.

Agus menjelaskan, pendataan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi hak setiap pekerja agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara lebih baik.

"Pastikan anda sudah terdaftar karena selain mendapat manfaat ada juga manfaat lain dan nilai tambah lebih, yaitu pada saat pemerintah melakukan belanja sosial melakukan distribusi bantuan sosial menggunakan data yang sudah valid, akuntabel dan teruji, Insya Allah akan digunakan untuk bantuan vaksin," tutupnya.